MAKLUMAT – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memperluas peluang kerja luar negeri sekaligus memperkuat edukasi migrasi aman dan prosedural. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Wakil Menteri KP2MI Christina Aryani menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap agen perekrutan non-prosedural saat melakukan sosialisasi di Desa Fatuketi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Banyak agen datang ke desa mengatasnamakan berbagai pihak. Masyarakat harus cek dulu kebenarannya. Pastikan agen tersebut resmi. Bisa bertanya langsung ke BP3MI NTT atau melalui telepon, WhatsApp, maupun email,” ujar Christina dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Christina mengungkapkan hingga 1 Desember 2025, terdapat sekitar 351 ribu lowongan kerja di luar negeri, namun baru 68 ribu pekerja migran yang berhasil ditempatkan.
“Peluangnya masih sangat besar. Negara terus membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara aman dan legal,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa calon pekerja migran harus memenuhi persyaratan resmi, antara lain batas usia minimal, penguasaan bahasa asing, serta kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat.
“Usia minimal memang 18 tahun, tapi tidak semua negara menerima usia itu. Turki, misalnya, menetapkan batas minimal 20 tahun. Selain itu, kemampuan bahasa dan kompetensi kerja wajib dipenuhi. Pemerintah daerah bisa membantu lewat pelatihan agar masyarakat tidak tergoda jalur ilegal,” jelas dia.
Christina berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang migrasi aman, legal, dan terlindungi, sekaligus menekan angka keberangkatan pekerja migran non-prosedural.
