MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, mendorong perlunya sistem pemilu jalan tengah. Hal ini sebagai solusi atas kebuntuan perdebatan antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup.
Gagasan itu ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Jalan Tengah Sistem Pemilu Indonesia: Mencari Titik Temu Perdebatan Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup‘, yang digelar di Gedung PWM Jawa Timur pada Ahad (13/7/2025).
Ridho menilai bahwa wacana perubahan sistem dari Open List Proportional Representation (OLPR) ke Closed List Proportional Representation (CLPR) bukanlah jawaban tuntas atas persoalan pemilu, terlebih pada politik uang.
Ia melihat bahwa perubahan itu hanya akan menggeser bentuk praktik transaksional. “Kalau tertutup apakah menyelesaikan masalah? Menurut kami hanya memindahkan brankas eceran ke grosiran,” ujarnya.
Dalam pandangannya, sistem pemilu yang tertutup terlalu memberi ruang pada intervensi partai. Sementara sistem terbuka justru menyerahkan segalanya kepada popularitas kandidat.
Keduanya menyimpan kelemahan yang tak seharusnya dipertahankan secara ekstrem. Ridho juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi dalam perkara politik uang. Hal ini, menurutnya, menjadi celah besar dalam sistem pemilu saat ini.
“Di UU tidak ada perlindungan pelapor dan saksi. Yang ada kalau seseorang melaporkan, harus siap bersidang dan seterusnya,” kata pria yang juga menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.
Masalah itu, kata dia, diperparah dengan tingginya tingkat kreativitas para pelaku politik dalam memanfaatkan setiap celah hukum yang ada. Situasi ini membuat upaya pemberantasan politik uang tidak pernah benar-benar tuntas dari hulu ke hilir.
Menanggapi kompleksitas itu, Muhammadiyah melalui LHKP menawarkan skema baru yang disebut Moderate List Proportional Representation (MLPR). Menurutnya, sistem ini bisa menjadi titik temu dari dua kutub ekstrem dalam perdebatan pemilu.
“Ini sistem jalan tengah. MLPR tidak terjebak pada dua dikotomi sistem ekstrem. CLPR yang terlalu menggantungkan intervensi partai dan OLPR yang terlalu menggantungkan kekuatan sosok kandidat,” tandas Ridho.
