MAKLUMAT – Risalah rapat harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berisi keputusan mengenai posisi Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf beredar luas. Risalah tersebut memuat keputusan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam yang mewajibkan Yahya Cholil Staquf atau Gus yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, serta kemungkinan pemberhentiannya jika tak ada pengunduran diri.
Dalam Risalah itu tertulis rapat harian digelar di Hotel Aston City, Jakarta, Kamis (20/11) pukul 17.00-20.00 WIB dengan pembahasan kelembagaan perkumpulan dan lain lain. Rapat ini dihadiri 37 orang dari 53 orang pengurus harian Syuriyah dengan daftar hadir terlampir.
Sedangkan Isi Pokok Keputusan adalah:
- Rapat menilai bahwa pengundangan narasumber yang terkait jaringan Zionisme Internasional dalam AKN NU melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah serta bertentangan dengan Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
- Pelaksanaan AKN NU dengan narasumber tersebut dianggap mencemarkan nama baik organisasi, melanggar Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU No. 13 Tahun 2025 terkait pemberhentian fungsionaris yang melakukan tindakan merugikan nama baik perkumpulan.
- Tata kelola keuangan di PBNU juga dinilai bermasalah dan berpotensi melanggar hukum syar’i, peraturan perundang-undangan, serta Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan NU. Hal ini dianggap bisa membahayakan eksistensi Badan Hukum NU.
- Berdasarkan poin 1–3, Rapat Harian Syuriyah menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
- Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan:
a. KH. Yahya Cholil Staquf diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga (3) hari sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.
b. Jika dalam waktu tiga (3) hari tidak ada pengunduran diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU akan memutuskan pemberhentian KH. Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Risalah itu ditetapkan di Jakarta, 18 Jumada al-Ula 1447 H / 20 November 2025 dengan tanda tangan KH Miftachul Achyar sebagai pemimpin rapat.
Di tengah derasnya peredaran risalah tersebut, Wakil Bendahara PWNU Jawa Timur, Yusuf Adnan Kikin atau Gus Yusuf saat dikonfirmasi maklumat.id via WA, meminta seluruh pihak untuk tetap tenang dan mengedepankan verifikasi.
“Nggih, per malam ini sedang banyak beredar risalah rapat tersebut. Mengenai validitasnya, saya perlu tabayyun terlebih dulu kepada beberapa pihak di struktural PWNU Jatim, mengingat risalah rapat yang beredar merupakan produk struktural karena menggunakan kop surat PBNU dan tanda tangan Rais Aam,” kata Gus Yusuf dalam WA yang dikirim ke maklumat.id , Jumat (21/11)
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul),mengajak seluruh pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, mulai dari PBNU hingga ranting untuk menjaga keteduhan di tengah gejolak internal organisasi.
Ia meyakinkan bahwa apa yang terjadi bukan krisis, melainkan dinamika organisasi yang sedang dijalankan sesuai mekanisme. Sedangkan persoalan yang muncul kini sedang ditangani oleh Syuriah PBNU, dan seluruh proses penyelesaian berada di tangan Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
“Serahkan sepenuhnya kepada mereka. Insya Allah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,” ujar Gus Ipul.
Ia mengingatkan agar pengurus NU memperkuat ukhuwah, menahan diri dari pernyataan yang memperkeruh suasana, dan tidak terprovokasi oleh kabar yang tidak jelas sumbernya.
“Ikuti perkembangan hanya melalui informasi resmi dari Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang belum diverifikasi,” pintanya.
Tak hanya itu, Gus Ipul mengajak warga NU memperbanyak shalawat untuk menjaga ketenangan hati dan memperkuat spiritualitas dalam menghadapi dinamika ini. “Mari tetap menjaga suasana teduh. Perbanyak sholawat, jangan ikut menyebarkan kabar yang tidak pasti,” pesannya.
Gus Ipul juga meyakinkan bahwa penyelesaian masalah akan berjalan melalui mekanisme organisasi yang sah dan dengan penuh kehati-hatian.
