MAKLUMAT – Sebanyak 456 ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program ini berisiko tinggi, karena sudah menimbulkan lebih dari 8.000 lebih kasus keracunan siswa per 19 September 2025.
Desakan ini langsung disampaikan perwakilan AEI kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wamenkeu Anggito Abimanyu di Jakarta, Senin (29/9).
Ekonom Vivi Alatas menegaskan,MBG seharusnya tidak dilaksanakan terburu-buru. Menurutnya, setiap program publik wajib melalui tahapan uji coba (piloting) dengan indikator dampak yang jelas, transparan, dan terukur.
“Skala penuh hanya boleh dilakukan jika hasil uji coba terbukti berhasil,” ujarnya.
AEI juga menyoroti lemahnya transparansi pemerintah dalam menjalankan MBG. Ekonom Milda Irhamni menekankan perlunya evaluasi independen untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Evaluasi tidak boleh dilakukan lembaga yang punya konflik kepentingan. Guru, orang tua, dan pemerintah daerah harus dilibatkan penuh,” tegas Vivi.
AEI bahkan memasukkan isu MBG ke dalam Tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Intinya, mereka menuntut pemerintah kembali pada kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, bukan sekadar proyek politis yang mengabaikan risiko di lapangan.
Bagi para ekonom, MBG bisa jadi program baik bila dijalankan dengan data, transparansi, dan akuntabilitas. Namun jika dipaksakan tanpa persiapan, yang terjadi justru bencana kebijakan seperti anggaran besar terkuras, siswa terancam kesehatan, dan kepercayaan publik makin terkikis.
