Jelang Muktamar NU ke-35, Said Aqil dan Gus Salam Disebut Opsi Rekonsiliasi untuk Menata Ulang PBNU

MAKLUMAT– Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35, dinilai membutuhkan kepemimpinan yang meneduhkan dan berorientasi pada rekonsiliasi. Wacana duet KH Said Aqil Siroj dan KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) pun mengemuka sebagai salah satu opsi penataan ulang arah organisasi.

Mustasyar PBNU 2021–2026, KH Asyhari Abdulah Tamrin menilai NU tengah berada pada fase krusial untuk melakukan koreksi mendasar terhadap pola kepemimpinan dan tata kelola organisasi.

“NU sedang menghadapi momentum penting untuk melakukan penataan arah kepemimpinan. Ketegangan struktural, lemahnya konsolidasi, hingga polemik yang berdampak pada persepsi publik menuntut solusi yang menyeluruh dan berjangka panjang,” ujar KH Asyhari, Selasa (3/2/2026).

Dalam konteks itu, ia menyebut diskursus pasangan KH Said Aqil Siroj sebagai Rais Aam PBNU dan Gus Salam sebagai Ketua Umum PBNU bukan dimaksudkan sebagai kampanye personal, melainkan ikhtiar intelektual dan kultural untuk menjawab persoalan mendasar NU.

Menurut KH Asyhari, konflik dan fragmentasi di tubuh PBNU tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif atau prosedural. NUmembutuhkan figur yang memiliki otoritas moral, kewibawaan keulamaan, serta legitimasi kultural di mata warga nahdliyyin.

Ia menilai KH Said Aqil Siroj memiliki pengalaman panjang, kedalaman keilmuan, serta posisi strategis untuk menjadi poros rekonsiliasi di tengah perbedaan pandangan yang berkembang di internal jam’iyyah.

“KH Said Aqil memiliki kapasitas sebagai rujukan keagamaan dan peneduh konflik, sehingga mampu merajut kembali soliditas ulama,” katanya.

Sementara itu, Gus Salam dinilai memiliki akar kuat dalam tradisi pesantren dan kedekatan kultural dengan basis NU. Posisi tersebut dianggap penting untuk menggerakkan pembenahan organisasi secara kolektif dan berkelanjutan.

Rais Syuriah PWNU DIY periode 2006–2021 itu juga menekankan pentingnya penataan ulang tata kelola PBNU agar lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada khidmah, bukan konflik internal.

Ia menyebut setidaknya terdapat tiga agenda strategis yang harus dijawab PBNU ke depan. Pertama, rekonsiliasi internal dengan menutup ruang polarisasi dan mengakhiri konflik yang menguras energi organisasi. Kedua, pembenahan tata kelola melalui penguatan sistem, disiplin struktur, dan penegasan fungsi PBNU sebagai pelayan jam’iyyah dan jama’ah.

“Ketiga, pemulihan nama baik NU agar kembali tampil sebagai organisasi ulama yang bermartabat, teduh, dan menjadi teladan dalam kehidupan kebangsaan,” tegasnya.

Menurut KH Asyhari, Muktamar NU ke-35 tidak semata menjadi forum pemilihan kepemimpinan, melainkan momentum penyembuhan dan pembaruan organisasi.NU tidak membutuhkan kepemimpinan yang memperpanjang konflik, melainkan kepemimpinan yang mampu menyatukan barisan, merawat tradisi, dan menatap masa depan dengan penuh tanggung jawab.