MAKLUMAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut positif kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji para guru, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN.
Sekadar informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan langsung kebijakan yang bakal berlaku mulai tahun 2025 itu dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024) lalu.
Melansir Parlementaria pada Sabtu (30/11/2024), Puan menyambut baik hadirnya kebijakan tersebut.
Dia menekankan, peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam upaya memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Puan berharap naiknya gaji guru berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Peningkatan kesejahteraan guru memang sudah menjadi kewajiban negara, khususnya Pemerintah sebagai pelaksana anggaran,” ujarnya.
“Semoga kebijakan kenaikan gaji guru di tahun depan bisa meningkatkan kualitas para pendidik anak bangsa,” sambung Puan.
Meningkatkan Semangat dan Motivasi Guru
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu berharap, meningkatnya gaji para guru itu akan dapat meningkatkan pula semangat para pendidik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,” sebutnya.
“Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan,” imbuh Puan.
Banyak Guru Terjerat Utang
Putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menyebut, kurangnya kesejahteraan guru selama ini mengakibatkan sekitar 55,8 persen guru memiliki pekerjaan sampingan, serta 79,8 persen guru memiliki utang.
Bahkan, kata Puan, riset NoLimit mengungkap sekitar 42 persen masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah berprofesi sebagai guru.
Sebab itu, Puan menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah agar tidak melupakan nasib guru-guru honorer, yang menurutnya memiliki penghasilan sangat rendah dan jauh dari kata cukup.
“Harapan kita bersama adalah agar para guru-guru yang berperan dalam mencetak bibit unggul Indonesia dapat hidup dengan nyaman, baik yang PNS, PPPK, dan honorer,” harapnya.
“Agar mereka tidak lagi dipusingkan karena masalah utang,” sambung Puan.
Tantangan Pemerintah dan Kritik Rekrutmen PPPK
Lebih lanjut, menurut Puan kesejahteraan para guru adalah sesuatu yang sangat positif dan bakal meningkatkan motivasi serta produktivitas guru. Dia optimis hal itu bakal berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah.
“Jadi layanan kualitas pendidikan Indonesia akan menjadi yang terbaik manakala semua masalah terkait kesejahteraan guru dapat diatasi,” tandasnya.
Kendati demikian, Puan menilai masih banyak tantangan pemerintah dalam rangka memastikan memastikan sistem pendidikan yang baik di Indonesia.
Terutama, kata dia, adalah bagi guru honorer yang nasibnya masih belum jelas, khususnya terkait kepastian pengangkatan sebagai PPPK.
Puan menyorot soal target pemerintah sebelumnya yang berjanji akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK tahun ini, yang menurutnya bakal sulit terealisasi.
“Kita sesalkan pengangkatan guru menjadi ASN atau PPPK lebih lambat dibandingkan dengan laju kebutuhan,” katanya.
Puan juga menyorot soal dugaan adanya praktik-praktik curang di beberapa daerah dalam program pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
“DPR berharap masalah pengangkatan guru honorer ini bisa berjalan sesuai target pemerintah,” jelasnya.
“Dan tentunya dengan mekanisme yang sesuai tanpa adanya kecurangan dan hambatan dari pihak mana pun,” pungkas Puan.
