MAKLUMAT – Anggota DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyambut positif usulan Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan para Ketua Umum partai politik (parpol), agar mengubah sistem Pemilu di Indonesia.
Usulan tersebut dilontarkan Prabowo lantaran dinilai terlalu mahal dan semestinya bisa melakukan efisiensi yang cukup besar.
Sekadar informasi, La Nyalla sendiri sempat menyampaikan pandangan tersebut secara resmi dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR dan DPD di Senayan, 16 Agustus 2023 lalu.
Menurut anggota DPD RI dari Dapil Jawa Timur itu, Indonesia harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara.
“Saya 100 persen mendukung apa yang disampaikan Presiden. Kita harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Adapun penyempurnaan terhadap sistem asli Indonesia, yang tertuang di UUD 1945 naskah 18 Agustus 1945, dapat dilakukan dengan addendum. Bukan mengganti sistem,” ujar La Nyalla dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.ID, Jumat (13/12/2024).
Lebih lanjut, La Nyalla mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemeneu) secara resmi telah menyatakan APBN tahun 2024 tekor lebih dari Rp400 triliun.
Salah satunya, kata dia, akibat biaya Pemilu dan Pilkada 2024 yang sangat besar, selain untuk percepatan pembangunan IKN dan besarnya bansos karena kemiskinan.
La Nyalla menilai, sistem politik yang mahal akan melahirkan high-class economy, atau para bandar pembiaya politik, yang pada akhirnya akan mendikte kebijakan dan sistem politik suatu negara.
Menurutnya, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak sehat, karena akan melahirkan ketidakadilan, karena Republik ini seperti dikuasai segelintir orang, dan itu merusak kohesi bangsa.
“Pak Prabowo sendiri dalam bukunya Indonesia Paradoks Indonesia dan Solusinya, mengatakan angka gini ratio 0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar. Ketimpangan yang berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini jika dipantik dengan tepat dapat memicu konflik sosial, huru hara dan perang saudara yang berkepanjangan,” tandasnya.
Jadi, lanjut La Nyalla, sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa itu adalah sistem paling sesuai dengan DNA rakyat Indonesia, yang bersifat monodualis, bukan individualis.
Dengan begitu, kata mantan Ketua DPD RI itu, seluruh elemen bangsa bisa bersatu padu, menyatukan tekad bersama dalam semangat sebagai patriot bangsa.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Bogor, Kamis (12/12/2024) menyatakan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini harus diperbaiki.
Prabowo lantas mengusulkan kepada seluruh Ketua Umum parpol yang datang di tersebut untuk menyepakati adanya perubahan sistem politik.
