SEKRETARIS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof Biyanto mengungkap, organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tahun 1912 silam itu memiliki kepentingan besar atas mencuatnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sebab, wacana amandemen UUD 1945 itu bukan hanya persoalan hari ini atau saat ini semata, namun amandemen pastinya juga berpengaruh terhadap masa mendatang.
“Maka harus dibahas secara serius dan mendalam, agar jangan sampai terjadi seperti di era Reformasi, di mana kepentingan bangsa diambil tanpa pertimbangan panjang. Seperti apa yang disampaikan Pak Amien Rais,” ujar Prof Biyanto dalam sambutannya pada forum Nderes Politik.
Kegiatan digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim bekerjasama dengan DPD RI terselenggara di Aula KH Mas Mansyur Gedung PWM Jatim, Jalan Kertomenanggal IV/1 Kota Surabaya, Senin (15/7/2024).
Pria yang juga Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya itu menegaskan komitmen Persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka perbaikan bangsa ke depan. Salah satunya dengan bekerjasama melakukan riset dan kajian mendalam tentang amandemen UUD 1945.
Hal itu tidak lain karena Muhammadiyah memiliki jaringan kampus-kampus dihampir seluruh Indonesia. Sehingga, pihaknya siap berkontribusi untuk melakukan riset mendalam untuk menjajaki dan mengkaji kemungkinan peluang-peluang dan solusi-solusi alternatif bagi perbaikan bangsa.
“Kami siap bersinergi dan kampus kami siap melakukan riset mendalam terkait amandemen, agar hal yang dipilih misalnya, dilakukan dengan batas yang terukur, sehingga tak ada penyesalan di kemudian hari,” tandas Prof Biyanto.
Kegiatan ‘Nderes Politik’ LHKP PWM Jatim ini sendiri rencananya bakal digelar secara rutin di setiap bulannya. Pada edisi perdana ini, Nderes Politik LHKP PWM Jatim mengangkat tema “Amandemen UUD 1945 dan Urgensinya bagi Bangsa”.
Agenda terbagi dalam dua sesi. Pertama adalah sesi pemaparan soal wacana amandemen UUD 1945 dan urgensinya bagi bangsa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Sesi kedua, digelar dengan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan tiga narasumber, yakni Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Dr Mulyadi, serta Wakil Ketua PWM Jatim M Khoirul Abduh.
Reporter: Ubay NA
