SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti memastikan pihaknya hingga kini belum secara resmi memutuskan sikap menerima atau menolak izin usaha pertambangan (IUP) tawaran dari pemerintah.
Mu’ti dalam kanal media sosial (medsos) Instagram pribadinya menyampaikan dua butir klarifikasi terkait kabar bahwa Muhammadiyah telah memutuskan menerima IUP tawaran dari pemerintah. Kabar Muhammadiyah sudah menerima IUP mulanya disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo.
“Pertama, PP Muhammadiyah mendapatkan penawaran dari pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadilla. Penawaran tersebut disampaikan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah tertanggal 13 Juli 2024 lalu,” tulisnya melalui akun @abe_mukti, Kamis (25/7/2024).
Kendati begitu, Mu’ti menyebut, lokasi pertambangan yang ditawarkan oleh Bahlil belum diberitahukan kepada PP Muhammadiyah.
“Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” ungkapnya.
Kemudian kedua, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan PP Muhammadiyah telah membahas persoalan itu dalam rapat pleno tersebut. Namun, untuk keputusan resmi masih akan disampaikan usai Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang juga menjadi sarana pleno diperluas PP Muhammadiyah dengan mengundang PWM se-Indonesia pada akhir pekan ini di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.
“PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli. Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” tandasnya.
