MAKLUMAT – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membawa kabar gembira. Mereka mengumumkan rencana rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk musim haji 1447 H/2026 M. Proses rekrutmen petugas haji dimulai pada November 2025.
Belum lagi detailnya rilis, publik langsung menyerbu pengumuman jadwal tersebut. Namun, warganet tidak hanya antusias. Mereka langsung to the point: menagih proses seleksi yang transparan dan adil.
View this post on Instagram
Kemenhaj memulai seleksi untuk Petugas PPIH Arab Saudi dan Kloter di tingkat daerah. Sebulan kemudian, Desember 2025, seleksi berlanjut ke tingkat pusat.
Kemenag juga mewanti-wanti masyarakat. Mereka mengimbau publik agar tidak mudah percaya hoaks yang mengatasnamakan panitia seleksi.
“Informasi resmi terkait Detail Rekrutmen Petugas Haji 1447 H/2026 M akan segera kami informasikan kembali,” tulis pengumuman itu. Kemenag meminta publik hanya memantau situs resmi www.haji.go.id, akun media sosial @kemenhaj.ri, serta media massa nasional.
DPR Minta Kuota Perempuan Diperbanyak
Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta Kemenag memperbanyak kuota petugas haji perempuan pada 2026. Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini punya alasan kuat.
“Bulan November ini dimulai proses rekrutmen petugas haji. Kami berharap Kemenhaj memberikan peluang lebih besar kepada perempuan,” ujar Mahdalena dalam keterangan tertulis diterima Maklumat.id, Senin (10/11).
Alasannya, jumlah jemaah haji perempuan lebih banyak. Data Siskohat 2025 mencatat, dari 203.149 jemaah haji reguler, 112.838 orang (55,54%) adalah perempuan. Jemaah laki-laki hanya 90.311 orang (44,46%).
“Petugas haji perempuan juga kami yakini lebih memahami kebutuhan jemaah perempuan. Termasuk memberikan rasa aman dan nyaman,” tambahnya.
Mahdalena menjelaskan, jemaah sangat membutuhkan pendampingan petugas perempuan. Terutama bagi jemaah lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan fisik.
“Dominasi jemaah perempuan menandakan adanya kebutuhan penanganan khusus. Jemaah perempuan tentu lebih nyaman jika petugas perempuan yang membantu mereka,” ungkapnya.
Dia mencontohkan kebutuhan jemaah lansia ke kamar mandi atau kondisi tertentu yang mengharuskan pendampingan. “Dalam situasi seperti ini, keberadaan petugas haji perempuan sangat penting,” tegas Mahdalena.
Legislator asal NTB ini meyakini petugas perempuan memiliki ketahanan fisik yang baik dan ketelatenan lebih. “Saya kira kita tidak boleh meragukan perempuan. Mereka memiliki komitmen kuat,” pungkasnya.
Harapan Publik: Setop ‘Surat Sakti’
Meski baru pengumuman awal, kolom komentar media sosial Kemenhaj langsung panas. Isu utamanya bukan jadwal, melainkan syarat lolos. Publik menyoroti dugaan praktik lama yang tidak adil. “Harapan ke depan seleksi tahun ini benar-benar terbuka dan akuntabel,” tulis seorang warganet. Ratusan lainnya langsung mengamini.
Keresahan terbesar warganet adalah soal ‘surat sakti’ alias surat rekomendasi. Banyak warganet berharap Kemenhaj menghapus syarat ini. Tujuannya agar masyarakat umum bisa bersaing secara sehat. “Kalau bisa buat umum khusus muslim dan tidak pakai surat-surat rekomendasi dari organisasi islam,” pinta seorang pengguna.
Keluhan ini ternyata beralasan. Ada yang berbagi pengalaman pahit tahun lalu. “Semoga syarat rekomendasinya enggak harus dari pondok pesantren/kemenag. Pengalaman tahun kemarin enggak dapat surat walaupun udah nyoba ke kemenag & pesantren,” curhat warganet lainnya.
Selain rekomendasi, publik juga meminta Kemenag memberi kesempatan bagi mereka yang belum bekerja. Bukan lagi mengambil petugas dari internal atau yang sudah memiliki jabatan.
“Tolong petugasnya pilih orang dari luar saja yaaa… jangan lagi pilih orang yang sudah punya pekerjaan atau jabatan,” tulis seorang warganet tegas.
Warganet juga menyisipkan doa tulus di tengah tuntutan itu. Banyak yang melihat ini sebagai jalan pengabdian. “Gak pernah lolos cpns semoga lolos jd petugas haji yaa Allah..,” tulis warganet.
