MAKLUMAT – Seluruh Fraksi DPRD Jawa Timur menerima Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Meski demikian fraksi-fraksi memberikan sejumlah catatan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Senin (7/7/2025) tersebut.
Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa RPJMD adalah blueprint utama arah pembangunan lima tahunan, yang akan menentukan wajah Jawa Timur hingga 2029 dan menjadi landasan bagi capaian Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu, setiap misi, strategi, dan indikator dalam dokumen RPJMD harus benar-benar menjawab tantangan riil di lapangan, menjangkau masyarakat di seluruh pelosok daerah, dan menyentuh kebutuhan dasar rakyat secara langsung,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Farid Kurniawan Aditama.
Menurutnya Fraksi Partai Gerindra akan menyampaikan sejumlah catatan penting atas Raperda RPJMD Jawa Timur ini. Pertama, fraksi ini prihatin bahwa hingga tahun 2024, masih ada hampir 4 juta penduduk Jawa Timur hidup dalam kemiskinan, terutama di Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi. Ini menunjukkan bahwa pembangunan belum menyentuh wilayah-wilayah tertinggal.
“Oleh karena itu, kami menekankan perlunya skema percepatan yang konkret dan terukur, serta kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kualitas SDM dan layanan dasar. Selain itu, ketimpangan wilayah juga semakin tajam karena pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di Gerbangkertasusila,” katanya.
RPJMD perlu menyusun skenario konektivitas wilayah dan membuka pusat pertumbuhan baru di Madura, Pantura, Mataraman, dan Tapal Kuda, melalui pembangunan infrastruktur strategis yang menarik investasi dan mempercepat mobilitas.
“Kami juga menyoroti aspek ketahanan bencana, mengingat sebagian besar wilayah Jawa Timur berada di zona rawan. Pemerintah daerah harus menempatkan manajemen kebencanaan sebagai prioritas, dengan pemetaan risiko, koordinasi lintas daerah, dan respon maksimal 2×24 jam dalam kondisi darurat,” jelasnya.
Farid menambahkan dari sisi fiskal, target pertumbuhan PAD sebesar 1,87 persen yang dinilai terlalu rendah, mengingat kondisi ekonomi yang mulai membaik. Fraksi Gerindra meminta target PAD ditingkatkan hingga 5 hingga 7 persen, disertai strategi pemanfaatan potensi fiskal dan efisiensi belanja berbasis prioritas (Money Follow Program), agar anggaran tidak dibagi rata tanpa arah yang jelas.
“Kami juga menyoroti lemahnya tata kelola aset dan kinerja BUMD. Banyak aset daerah bernilai miliaran rupiah terbengkalai, dan sejumlah BUMD justru menjadi beban fiskal. Kami mendorong dibuatnya masterplan optimalisasi aset daerah serta evaluasi menyeluruh terhadap BUMD agar benar-benar berkontribusi bagi masyarakat, khususnya sektor UMKM,” katanya.
Pada sektor pertanian, yang masih menjadi penyumbang besar PDRB dan lapangan kerja, Fraksi Partai Gerindra melihat tren kontribusi yang menurun. Pemerintah harus berpihak nyata kepada petani dan nelayan melalui hilirisasi produksi, perlindungan lahan pangan, dan insentif teknologi.
“Tak kalah penting, darurat sosial juga perlu perhatian serius yakni 8.753 perkawinan anak, 1.800 kasus kekerasan, dan lebih dari 77 ribu perceraian terjadi sepanjang 2024. Ketahanan keluarga, pendidikan perempuan, dan peran ibu harus menjadi prioritas pembangunan sosial,” tuturnya.
“Terakhir, kami mengapresiasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 yang melampaui target, namun masih rendahnya kualitas air dan lahan menunjukkan perlunya penguatan program lingkungan yang terintegrasi dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata melalui konsep Green dan Blue Economy,” imbuhnya.
Farid menegaskan Fraksi Partai Gerindra juga mendorong agar RPJMD menyatu dengan program prioritas nasional, seperti Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam kehidupan rakyat, dan harus dirancang secara terukur dan lintas sektor agar benar-benar berdampak pada penurunan stunting dan angka putus sekolah.
