MAKLUMAT — Janji Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar korupsi dan menindak kartel pangan muncul di tengah krisis anggaran negara, pemangkasan belanja publik, serta meningkatnya keresahan sosial. Pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar menjadi terobosan dalam membenahi tata kelola pangan, atau hanya manuver politik untuk meredam kritik di tengah badai ekonomi?
Masalah pangan di Indonesia bukan sekadar persoalan produksi dan distribusi, tetapi juga tentang siapa yang menguasai rantai pasoknya. Selama bertahun-tahun, publik mendengar desas-desus tentang “mafia pangan” yang memainkan harga beras, gula, hingga daging.
Ironisnya, kartel ini justru sering mendapat ruang hidup dari regulasi yang lemah dan birokrasi yang mudah dipengaruhi oleh kepentingan. Akibatnya, petani tetap miskin, konsumen merasakan harga yang mencekik, sementara segelintir pemain besar meraup keuntungan berlipat.
Ekonom senior almarhum Faisal Basri pernah menegaskan, “Mafia pangan itu nyata. Mereka bukan sekadar pedagang biasa, tetapi kelompok yang punya akses ke kekuasaan dan mampu mengatur kebijakan demi keuntungan pribadi.”
Di sinilah janji Presiden Subianto menjadi relevan. Retorikanya yang keras soal “perang melawan mafia pangan” mampu menyentuh keresahan rakyat. Namun, masyarakat tentu menuntut lebih dari sekadar janji: diperlukan langkah nyata, terukur, dan konsisten.
Ironisnya, agenda besar ini muncul di tengah krisis anggaran yang membelenggu negara. Pemangkasan belanja publik hingga seperempat di beberapa sektor membuat layanan dasar masyarakat terancam. Pemerintah berada pada posisi sulit: di satu sisi ingin menunjukkan ketegasan terhadap kartel pangan, namun di sisi lain harus menghadapi keterbatasan fiskal yang nyata.
Jika pembongkaran mafia pangan membutuhkan biaya politik dan institusional yang besar—dari penguatan lembaga hukum, reformasi birokrasi, hingga subsidi untuk melindungi petani—dari mana sumber dananya? Tanpa kejelasan jawaban atas pertanyaan ini, wacana besar tersebut berpotensi berhenti sebagai jargon populis belaka.
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, bahkan mengingatkan, “Jangan sampai perang melawan mafia pangan hanya berhenti di level retorika. Tanpa keberpihakan anggaran pada petani dan konsumen, harga pangan tetap akan dikendalikan oleh oligarki.”
Tidak bisa dipungkiri, janji memberantas mafia pangan adalah strategi politik yang sangat efektif. Ia menampilkan citra pemimpin yang tegas, berpihak pada rakyat kecil, sekaligus memberi musuh bersama yang mudah dikenali. Dalam politik, menciptakan “common enemy” adalah cara klasik untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah lain yang lebih kompleks.
Namun, justru di titik ini letak ujian bagi Presiden Subianto. Apabila upaya ini hanya berhenti pada penangkapan simbolis atau pernyataan keras tanpa hasil konkret, maka ia akan dituduh menjadikan isu pangan sekadar panggung politik. Sebaliknya, bila berhasil menindak tegas jaringan kartel, itu akan menjadi warisan politik yang monumental.
Pengamat politik Lili Romli menyatakan, “Isu pangan ini bisa menjadi penentu legitimasi pemerintahan Prabowo. Kalau berhasil, ia akan dipandang tegas dan pro-rakyat. Tapi kalau gagal, kepercayaan publik bisa runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan.”
Masyarakat tentu berharap pemerintah benar-benar serius, karena harga pangan adalah persoalan hidup sehari-hari. Tidak ada reformasi ekonomi yang bermakna tanpa stabilitas harga bahan pokok. Namun, pembenahan tata kelola pangan menuntut konsistensi lintas kementerian, keberanian menembus kepentingan oligarki, serta keberpihakan nyata pada petani kecil.
Publik juga menunggu transparansi: siapa saja yang bermain di balik kartel pangan? Bagaimana pemerintah menjamin agar kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu? Dan yang terpenting, bagaimana langkah ini tetap bisa berjalan meski negara sedang dihimpit krisis anggaran?
“Serakahnomics” adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi saat ini: ketamakan segelintir elit yang menguasai pangan berhadapan dengan keterbatasan fiskal negara. Di sinilah ujian kepemimpinan Presiden Subianto ditentukan. Apakah ia akan tercatat sebagai pemimpin yang berani meruntuhkan tembok kartel pangan, atau sekadar menambah daftar panjang politisi yang menjual janji di atas penderitaan rakyat?.***
Comments