MAKLUMAT — Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Jawa Timur menggelar Simposium Madani secara daring melalui platform Zoom Meeting, Rabu (24/9/2025) malam. Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta, yang merupakan perwakilan dari Pimpinan Daerah (PD) IPM se-Jawa Timur
Mengangkat tema “Mengurai Dinamika, Merajut Harapan: Suara Kader Jawa Timur untuk Muktamar,” Ketua Umum PW IPM Jatim, M Hengki Pradana, menegaskan bahwa Muktamar bukanlah sebatas agenda administratif semata, tetapi juga momentum penting bagi regenerasi kepemimpinan, serta konsolidasi gerakan.
Dalam sambutannya, Hengki menyoroti penundaan pelaksanaan Muktamar IPM yang menurutnya bukan hanya berdampak pada soal teknis, tetapi juga di akar rumput.
“Muktamar bukan sebatas agenda administratif, namun merupakan momen penting bagi regenerasi kepemimpinan dan konsolidasi gerakan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Maklumat.id, Kamis (25/9/2025).
“Penundaan Muktamar jangan hanya ditinjau sebagai persoalan teknis, tetapi harus ditinjau dari sisi dampaknya pimpinan yang ada di akar rumput. Maka dari itu, melalui forum ini harapannya suara kader Jawa Timur bisa terdengar dan memberi warna dalam perjalanan IPM ke depan,” sambungnya.
Persoalan Penundaan Muktamar
Tim Pengkaji Dinamika Muktamar, Farhan Alif Ujilast, memaparkan analisis dalam perspektif hukum terkait penundaan Muktamar, dengan menggunakan pendekatan teori hukum L Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum.
Secara struktur hukum, Farhan menilai penundaan Muktamar melanggar Pasal 29 AD IPM yang mewajibkan Muktamar dua tahun sekali. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan persoalan legitimasi kepemimpinan.
Dari sisi substansi hukum, ia menegaskan bahwa Pasal 25 AD IPM mengatur masa jabatan hanya dua tahun, sementara Pasal 10 memberi batasan usia kader. “Jika ini dibiarkan, maka identitas IPM sebagai organisasi kader akan tercederai,” tegas Farhan.
Sementara secara budaya hukum, Farhan juga menyoroti melemahnya budaya organisasi akibat penundaan, ditandai politisasi kepentingan, ego sektoral, dan rendahnya resolusi konflik. “Hal ini berpotensi menggerus nilai-nilai kaderisasi dan menggeser arah gerakan IPM,” tandasnya.
Dampak Penundaan terhadap Kaderisasi
Di sisi lain, Nizar Syahroni menguraikan dampak penundaan Muktamar dari sisi kaderisasi, legitimasi, hingga psikologis kader.
“Tertundanya Muktamar, memungkinkan berakibat langsung pada terhentinya seluruh rantai kaderisasi di IPM. Terlebih di Ranting, sangat memungkinkan terjadinya ‘lost generation’ di tingkat awal, kader ranting akan berhenti di situasi ‘mandek’ tanpa peluang lanjut dan menumpuk sehingga tidak bisa naik ke pimpinan di atasnya,” jelasnya.
“Kondisi ini bukan hanya menghambat proses kaderisasi, tetapi juga akan melemahkan legitimasi, menurunkan motivasi, serta memicu frustrasi kader karena cita-cita estafet kepemimpinan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya,” imbuh Nizar.
Simposium Madani tersebut diharapkan menjadi ruang artikulasi suara kader IPM Jatim. Perwakilan Ketua Umum PD IPM se-Jawa Timur juga turut menyampaikan pandangan, menegaskan perlunya PP IPM lebih terbuka dan transparan dalam memberikan penjelasan mengenai penundaan forum permusyawaratan tertinggi tersebut.
PP IPM sendiri sedianya bakal menggelar Muktamar pada Oktober 2025 ini di Sulawesi Selatan, namun akhirnya diputuskan untuk mundur hingga Februari 2026.
Haha, ternyata penundaan Muktamar IPM Jatim bukan hanya soal jadwal, ya? Sudah sampai membuat kepala rapuh dan kader terjebak di level mandek. Wkwk. Nah, harapan para kader Jawa Timur agar suaranya terdengar sebaiknya jadi target PP IPM yang jadi tontonan. Wah, harus terbuka dan transparan ya! rasanya seperti anak yang minta es krim dan gaji. Tapi setidaknya mereka malah bisa ngobrol lebih lama di forum Madani ini. Semangat, kader-kader! Biar suaramu terdengar sampai di ujung telepon!
Haha, jadi penundaan Muktamar Jatim ini nggak cuma soal jadwal, kan? Akarnya sampai di keputusan kepala rumput. Wkwk, jadi ‘lost generation’ di ranting itu gak berarti ‘generation gap’, malah lebih ke ‘generation lemot’ karena gak ada naik. Nah, harusnya PP IPM jadi teladan, jangan sekadar ‘menghentikan estafet kepemimpinan’ karena lama-lama kader-kader jadi niat ‘menyerah dan bermalam di rumah’. Suara kader harus terdengar ya, biar gak sampai ntar IPM Jatim jadi organisasi ‘pendekar’ karena penundaan ini. Tapi kok parahnya hukumnya jadi ‘ego sektoral’ dan ‘politisasi kepentingan’? Biar malah jadi ‘pertarungan eksekusi’ di akar rumput aja ya!