MAKLUMAT — Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) mendesak aparat penegak hukum memeriksa rekening para pejabat Bea dan Cukai, yang diduga terlibat dalam kasus ekspor ilegal turunan Crude Palm Oil (CPO).
Desakan itu disampaikan Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, menanggapi pengungkapan 87 kontainer ekspor ilegal produk turunan CPO milik PT MSS di Pelabuhan Tanjung Priok. Kasus tersebut melibatkan barang seberat 1.802 ton dengan nilai mencapai Rp 28,7 miliar.
“Kami mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas langkah tegas membongkar praktik kotor mafia ekspor-impor. Tapi kasus ini belum tuntas, Polri harus menelusuri siapa saja yang bermain di baliknya,” ujar Razak, Sabtu (8/11).
Menurut Razak, pengungkapan ini merupakan langkah awal dalam membongkar konspirasi mafia ekspor-impor yang beroperasi di berbagai pelabuhan besar di Indonesia. Ia menduga praktik tersebut melibatkan oknum internal Bea Cukai dan pengusaha nakal yang bekerja secara sistematis.
“Kami menduga kuat ada ‘orang dalam’ yang membekingi bisnis gelap ini. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal penyelamatan pendapatan negara dan perlindungan industri nasional,” tegasnya.
Razak menilai lemahnya pengawasan di pelabuhan telah membuka celah besar bagi penyelundupan dan ekspor ilegal. Ia menyebut praktik tersebut berdampak luas, mulai dari kerugian negara, ketimpangan pasar, hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat akibat lemahnya kontrol kualitas barang.
“Banyak barang keluar masuk tanpa pemeriksaan fisik ketat. Ini bukti adanya kejahatan terstruktur dan masif untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Razak.
PP Himmah mendorong Polri memperluas penyelidikan untuk menemukan aktor intelektual di balik skandal ekspor ilegal tersebut. Ia juga meminta dilakukan audit investigatif dan forensik keuangan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Selain Polri, Razak juga menyerukan agar KPK dan PPATK dilibatkan dalam mengusut aliran dana hasil kejahatan ini.
“Seluruh rekening pejabat Bea Cukai harus diperiksa. Kami curiga ada permainan yang mengalir ke pejabat. Negara tidak boleh kalah oleh mafia pelabuhan,” tandas dia.
Razak menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen menegakkan prinsip zero tolerance terhadap praktik korupsi dan mafia ekonomi. Karena itu, penanganan kasus ini menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam menunjukkan ketegasan terhadap praktik kecurangan di sektor perdagangan dan ekspor.
