MAKLUMAT — Guru besar bidang Ilmu Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Dr Andry Priharta SE MM, turut angkat bicara soal wacana redenominasi rupiah yang belakangan kembali mencuat.
Seperti diketahui, pemerintah menunjukkan keseriusannya menyiapkan langkah besar untuk melakukan redenominasi rupiah, bahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah memasukkannya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang disahkan pada 10 Oktober 2025.
Penyederhanaan Nominal, Tanpa Mengubah Daya Beli
Andry menjelaskan, redenominasi mata uang secara sederhana dapat disebut sebagai penyederhanaan nominal mata uang dengan menghilangkan beberapa angka nol, tanpa mengubah nilai riilnya.
Kebijakan tersebut, kata dia, ditujukan untuk memudahkan transaksi dan pencatatan akuntansi, serta mengurangi risiko kesalahan input angka.
“Misalnya nominal Rp 1000 disederhanakan menjadi Rp 1. Ketika sebelumnya Rp 1000 bisa untuk membeli sepotong roti, dengan nominal Rp 1 tetap memiliki nilai yang sama untuk membeli sepotong roti,” ujar, dikutip dari laman resmi UMJ, Rabu (26/11/2025).
Andry menyebut salah satu manfaat psikologis redenominasi adalah peningkatan citra dan kredibilitas rupiah di mata global. Menurutnya, nominal rupiah yang terlalu besar kerap menimbulkan kesan kurang kompetitif jika dibandingkan dengan mata uang negara lain.
Dampak Jangka Pendek dan Panjang
Pada tahap awal, Andry memperkirakan masyarakat akan menghadapi masa adaptasi terhadap perubahan nominal. Transformasi nilai dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 membutuhkan penyesuaian mental dan kebiasaan baru, meski daya belinya tidak berubah.
Selain itu, sistem keuangan juga memerlukan penyesuaian signifikan. Perbankan, layanan keuangan digital, dan lembaga keuangan akan menghadapi biaya tambahan untuk memperbarui perangkat lunak, prosedur akuntansi, serta sistem transaksi.
“Secara teoritis redenominasi tidak memengaruhi inflasi secara langsung atau mengubah daya beli masyarakat. Namun, dapat saja terjadi, misalnya harga yang sebelumnya Rp 8500, dengan redenominasi seharusnya menjadi Rp 8,5 kemudian dibulatkan menjadi Rp 9,” terangnya.
“Untuk mengatasi hal ini, perlu dibuat aturan pembulatan harga, sosialisasi yang jelas, dan pengawasan harga,” sambung Andry.
Kesiapan dan Tantangan dalam Implementasi
Lebih lanjut, pria yang juga merupakan Dewan Pengawas Aliansi Fakultas Ekonomi Bisnis Swasta Indonesia (AFEBSI) Jakarta itu menilai bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini berada pada jalur yang memungkinkan untuk memulai persiapan redenominasi. Inflasi yang relatif terkendali dan stabilitas ekonomi yang terjaga merupakan modal penting.
Namun, ia juga menekankan bahwa keberhasilan redenominasi tidak hanya bertumpu pada indikator ekonomi, tetapi juga pada kepercayaan publik. Masyarakat harus diyakinkan bahwa redenominasi bukan sanering, sehingga tidak perlu khawatir atau panik.
“Koordinasi antar lembaga menjadi tantangan besar lainnya. Redenominasi melibatkan banyak pihak, mulai dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
“Setiap lembaga perlu menyesuaikan sistem, prosedur, dan teknologi agar transisi nominal berjalan lancar,” tambah Andry.
Ia menandaskan, keberhasilan redenominasi hanya dapat tercapai ketika seluruh aspek pendukung berada dalam kondisi optimal: regulasi dan kelembagaan siap, ekonomi stabil, sistem keuangan berjalan baik, dukungan publik kuat, serta situasi politik kondusif.
“Jadi kapan waktu yang tepat? Ketika semua kondisi tersebut dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Andry.
