MAKLUMAT — Pakar Komunikasi Politik dan Politik Media dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Sufyanto MSi, menilai reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang.
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran atau reshuffle kabinet pada 5 jajaran menteri di Kabinet Merah Putih.
Sufyanto menjelaskan, konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Sebab, pada dasarnya para menteri tersebut adalah pembantu presiden dalam menjalankan mandat Undang-Undang Dasar.
“Mengganti menteri itu memang prerogatif presiden. Karena beban pekerjaan yang diemban presiden sangat banyak, maka ia diberi hak untuk memilih pembantu yang dianggap tepat. Dalam konstitusi disebut sebagai menteri,” jelasnya.
Meski begitu, Sufyanto menilai reshuffle kali ini cukup menarik, lantaran ini adalah kali kedua perombakan kabinet dilakukan oleh Prabowo dalam periode pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang belum genap berusia satu tahun.
Ia berpendapat, beberapa pergantian seperti posisi Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Koperasi (Menkeu) dinilai cukup strategis karena terkait langsung dengan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Sufyanto, reshuffle kabinet di periode ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan presiden untuk mempercepat kinerja. Langkah itu, lanjutnya, adalah wajar dan sah secara konstitusional selama presiden membutuhkan kecepatan kinerja yang dimandatkan padanya.
“Apakah itu masalah? Tidak masalah, karena memungkinkan presiden membutuhkan percepatan kerja sesuai mandat yang diembannya,” katanya.
Faktor Ekonomi dan Penurunan Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Sufyanto berpendapat bahwa reshuffle kabinet kali ini juga cukup erat kaitannya dengan problematika ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
Beban pajak, lapangan pekerjaan yang sulit diakses, hingga naiknya harga kebutuhan pokok menjadi faktor yang menekan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
Riset yang dilakukan oleh lembaga The Republic Institute yang digawanginya, menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo–Gibran, bahkan penurunan itu terbilang cukup drastis.
“Kami melakukan riset di bulan Januari, hasilnya tingkat kepuasan publik mencapai 82 persen. Namun sekarang tinggal 71 persen, ada penurunan sekitar 11,8 persen,” ungkap pria yang juga merupakan Peneliti Utama The Republic Institute itu.
Menurut Sufyanto, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Publik menilai kinerja pemerintah dalam sektor ekonomi masih belum mampu menjawab keresahan, sehingga pergantian menteri dianggap sebagai upaya penyegaran.
“Kalau dilihat, paket menteri ekonomi memang banyak menuai sorotan. Maka wajar kalau presiden memilih untuk menggantinya,” sorotnya.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak politik dari langkah reshuffle kali ini. Walau tidak sepenuhnya terkait stabilitas politik, penggantian beberapa pos menteri kali ini menurutnya dapat dimaknai sebagai cara pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat.
Bagi partai-partai pengusung, langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa setiap kader yang diberi amanah harus bekerja maksimal, sebab presiden dapat sewaktu-waktu menggantinya bila dinilai tidak optimal.
Strategi Politik dan Respons Publik
Di sisi lain, Sufyanto juga menyebut bahwa reshuffle kabinet dapat pula dibaca sebagai strategi politik.
Bagi Presiden Prabowo, perombakan kabinet menjadi bentuk komunikasi politik yang menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjawab kritik dan protes masyarakat.
“Mengapa menteri yang diganti kelihatan berhubungan dengan Pak Jokowi? Nah itu terserah publik yang menilai,” terangnya.
Misalnya saja, papar Sufyanto, terkait Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang memang sejak diangkat banyak menimbulkan polemik di masyarakat, yang kemudian digantikan oleh sosok kader murni Gerindra, Ferry Joko Juliantono.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa memang Prabowo menginginkan reshuffle, setidaknya bisa menjawab keresahan publik yang menilai kinerjanya itu menurun.
“Protes itu bagian dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja. Reshuffle bisa jadi bentuk respon pemerintah untuk meningkatkan tanggung jawab kepada masyarakat,” jelasnya.
Reshuffle Bukan Solusi Instan
Kendati demikian, Sufyanto mengingatkan bahwa reshuffle kabinet tidak bisa dianggap sebagai solusi instan.
Ia menandaskan bahwa masyarakat masih menunggu apakah para menteri baru mampu menunjukkan kinerja nyata dalam 100 hari pertama. Jika tidak, gelombang protes dan ketidakpuasan publik berpotensi kembali muncul.
“Saya lihat gerakan masyarakat dan mahasiswa tidak akan berhenti. Karena jika publik sudah bergerak,maka tokoh-tokoh tidak akan kuat” kata Doktor lulusan Uninversitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.
Tak hanya itu, Sufyanto juga menyoroti pentingnya menghindari ketergantungan negara pada individu tertentu. Menurutnya, pergantian pejabat dalam pemerintahan adalah hal wajar, bahkan diperlukan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
“Negara tidak boleh bergantung pada satu orang. Kalau ada yang tidak cocok, wajar saja diganti. Yang penting kepercayaan publik tetap dijaga,” tegasnya.
Lebih jauh, Sufyanto menilai bahwa reshuffle kabinet kali ini belum tentu berkaitan langsung dengan persiapan Pemilu mendatang. Menurutnya, terlalu dini jika langkah ini dikaitkan dengan kepentingan elektoral.
Ia menuturkan bahwa yang digarisbawahi dalam reshuffle ini adalah bagaimana publik bisa merasakn dampak positif terhadap kehidupannya.
“Kalau pemilu masih lama, lebih tepat melihat reshuffle ini sebagai pemulihan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik,” pungkas Sufyanto.
Prabowo Ganti 5 Menteri
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti lima menterinya. Ia juga melantik lima orang menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).
Di antara jajaran yang dilantik juga adalah menteri dan wakil menteri baru untuk Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja diresmikan.
Berikut adalah para menteri yang diganti:
- Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan
- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo
- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/Kepala BP2MI) Abdul Kadir Karding
- Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi
Adapun menteri dan wakil menteri yang dilantik oleh Prabowo sebagai berikut:
- Menkeu: Purbaya Yudhi Sadewa
- Menteri P2MI/Kepala BP2MI: Mukhtarudin
- Menkop: Fery Joko Juliantono
- Menteri Haji dan Umrah: M Irfan Yusuf (Gus Irfan)
- Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Sementara itu, posisi Menko Polkam saat ini dijabat secara ad interim alias sementara oleh Sjafrie Sjamsoeddin, sekaligus merangkan Menteri Pertahanan (Menhan)
Sedangkan posisi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo masih akan dilantik kemudian. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut sosok Menpora baru tengah berada di luar kota ketika pelantikan menteri dan wakil menteri dilakukan, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan.
Meski begitu, Prasetyo juga tak menyebutkan sosok sosok Menpora baru pengganti Dito Ariotedjo yang dimaksudkan.
Rumor beredar di berbagai media dan linimasa beberapa nama mencuat sebagai kandidat Menpora baru, mulai dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin, selebritis Raffi Ahmad, hingga anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang juga mantan pembalap nasional, Moreno Soeprapto.
