MAKLUMAT — Anggota Komisi XII DPR RI, Muhammad Haris, menekankan urgensi transformasi ketenagalistrikan dalam mencapai ketahanan dan keberlanjutan energi nasional. Hal itu dia sampaikan ketika menghadiri FGD bersama PT PLN (Persero), di mana ia menyoroti pentingnya transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).
“PLN memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi nasional. Dengan kapasitas pembangkit 101 GW, PLN menguasai 75% pasokan listrik nasional. Namun, saat ini bauran EBT masih sekitar 13,4%, sehingga perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan kontribusi energi hijau,” ujar Haris.
Percepatan RUPTL dan Kepastian Regulasi
Tak hanya itu, Haris juga menekankan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) harus sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Ia juga mendorong penyelesaian RUPTL 2025-2034 guna memberikan kepastian hukum dan investasi bagi sektor ketenagalistrikan.
“Transisi energi adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi dan dukungan kebijakan. DPR siap mengawal proses ini agar roadmap menuju bauran EBT 70% pada 2060 dapat terwujud,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Investasi Besar untuk Energi Bersih
Dalam kesempatan itu, Haris menyoroti kebutuhan investasi yang besar dalam sektor energi bersih. Menurutnya, untuk mencapai target transisi energi, Indonesia membutuhkan dana sekitar USD 30 miliar atau Rp 490 triliun per tahun. Ia meminta PLN menjelaskan skema investasi yang akan diterapkan guna mencapai target tersebut.
DPR, kata Muh Haris, akan terus mengawal transformasi ketenagalistrikan agar sejalan dengan target nasional dan kebutuhan rakyat.
