MAKLUMAT – Usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih melalui DPRD mendapatkan beragam respon, baik pro maupun kontra. Salah satunya dari Peneliti BRIN, Firman Noor.
Firman menilai, keinginan tersebut malah akan membawa demokrasi Indonesia menuju titik nadir. Jika usulan itu benar-benar diterapkan, ia khawatir politik hanya akan dikuasai oleh parpol-parpol KIM.
“Nggak usah ada Pemilu juga sudah bisa kita bayangkan, pasti KIM-lah ini, kan. Karena, ada perintah pasti langsung di seluruh partai harus memenangkan KIM di DPRD-nya. Dan sangat mudah terdeteksi di sana, kalau dia nggak nurut, konsekuensinya, dipecat dong,” ujarnya, Jumat (13/12/2024).
“Artinya, ini jangan-jangan tujuannya melakukan KIM-isasi. Jadi, seragam semua, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini ngeri. Demokrasi sudah tinggal setengah langkah masuk jurang karena sudah nggak ada perlawanan dari rakyat. Ini sudah bancakan koalisi penguasa,” sambung Firman.
Tidak Menyelesaikan Persoalan
Lebih lanjut, menurut Firman, mengubah Pilkada langsung menjadi pemilihan melalui DPRD bukanlah solusi yang bisa menjadi jawaban atas persoalan yang ada, yakni high cost politics, pendidikan politik pemilih, hingga tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
Jika persoalannya ada di masyarakat dalam pengertian masyarakat belum siap atau masyarakat kurang antusias terhadap Pilkada, jelas Firman, maka solusi yang seharusnya dipikirkan dan diberikan oleh negara mesti diarahkan ke sana.
Yakni, lanjutnya, adalah untuk mengawal rakyat menjadi lebih layak terlibat dalam prosesi demokrasi.
“Jadi, itu salah alamat. Bukan kemudian shortcut, dikembalikan ke DPRD. Itu tidak menjawab (persoalan),” tegas Firman.
“Artinya, masyarakat tetap saja pendidikan politiknya rendah, awareness-nya rendah. Artinya, uang negara tidak dibikin untuk mendewasakan mereka, kan. Tetapi, malah dipindahkan begitu saja ke DPRD. Itu yang saya bilang salah alamat,” imbuhnya.
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto ketika menyampaikan sambutan dalam HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024) malam, mengutarakan keinginannya untuk mengubah sistem Pilkada ke depan.
Ia bermaksud untuk mengubah mekanisme Pilkada secara langsung menjadi Pilkada secara tidak langsung, dengan pemilihan lewat DPRD.
Salah satu yang menjadi sorotan Prabowo terkait hal itu lantaran biaya politik yang mahal, yang semestinya bisa dilakukan efisiensi anggaran untuk dimanfaatkan pada sektor-sektor lain yang kebermanfaatannya bisa lebih dirasakan oleh rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebut beberapa negara yang menurutnya telah menerapkan sistem begitu dan menurutnya lebih baik serta efisien, dibandingkan dengan pelaksanaan di Indonesia.
Negara-negara yang ia maksud, antara lain seperti di Singapura dan India, yang menurutnya dengan sistem tersebut tidak menelan banyak biaya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
