MAKLUMAT – Pasangan Cagub-Cawagub Jatim nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim (LUMAN) menyorot sejumlah permasalahan mendasar yang masih terjadi di Jawa Timur.
Hal tersebut mereka sampaikan dalam debat publik kedua Pilgub Jatim 2024 yang berlangsung di Grand City, Surabaya pada Ahad (3/11/2024).
Menurut Luluk, tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) adalah untuk memastikan tidak ada lagi kemiskinan, memastikan pendidikan bagi rakyat, hingga kesehatan berkualitas.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang lapar, zero hungry, zero poverty,” tegasnya.
“Dan Pendidikan harus tuntas berkualitas, dan 100 persen warganya harus juga punya jamban yang sehat dan juga bersih,” sambung Luluk.
Luluk juga menyorot masih banyaknya warga Jawa Timur yang tidak memiliki fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) yang sehat dan memadai.
“Ada 19,2 persen atau setara dengan 2.158.000 rumah tangga di Jawa Timur yang tidak punya jamban sehat,” kritiknya.
“Dan indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur juga peringkat 21 dibandingkan dari seluruh Indonesia,” imbuh Luluk.
Mantan Anggota DPR Fraksi PKB periode 2019-2024 itu mengaku telah mendengar keluhan dari banyak pihak, salah satunya dari para pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Bangil, Pasuruan, yang mengeluhkan perusakan dan pencemaran limbah di desanya.
“Namun, jangankan ada solusi, didengar pun tidak oleh Pemerintah Provinsi,” seloroh Luluk.
Jangan Berbangga dengan Penghargaan yang Banyak
Menurut Luluk, masyarakat Jawa Timur membutuhkan sebuah kepemimpinan birokrasi yang solutif, cerdas, adaptif, transparan, transformatif, inovatif, kompeten dan antikorupsi.
Dia juga menyinggung capaian penghargaan Pemprov Jatim 5 tahun ke belakang yang sempat diparmerkan oleh Khofifah dan Emil.
“Jangan pernah berbangga kalau kita menerima begitu banyak penghargaan,” sorotnya.
Luluk menilai, penghargaan-penghargaan tersebut tidak ada artinya. Sebab, realitas di lapangan menunjukkan banyak rakyat yang masih kesusahan.
“Apalah artinya penghargaan kalau ternyata rakyat kita masih miskin, ngurus KTP susah, ngurus BPJS susah,” kelakarnya.
“Apalagi ngurus izin juga susah, belum tau kapan akan selesai dan berapa biaya semestinya yang harus dia bayarkan,” tandas Luluk.
Tak hanya itu, menyitir dara ICW (Indonesia Corruption Watch) tahun 2023, Luluk menyorot Jawa Timur yang menjadi provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia.
“Inilah realitas yang harus kita tuntaskan, kita harus bisa menghadirkan sebuah birokrasi yang baru, birokrasi yang tidak bocor-bocor, birokarasi yang memecahkan masalah bukan menjadi masalah, birokrasi yang akan mengurus bukan menjadi urusan,” tegasnya.
Politisi PKB itu berjanji, jika terpilih memimpin Jawa Timur ke depan, ia akan membereskan persoalan korupsi tersebut hingga ke akarnya.
“Kita pastikan bahwa tidak akan lagi ada kantor pemerintahan yang digeledah KPK dan tidak ada kepala dinas yang akan dijadikan tersangka. Bersama Luluk dan Lukman 100 persen Jawa Timur pasti nomor 1,” pungkasnya.
Banyak Permasalahan Mendasar Jadi PR
Senada, Lukmanul Khakim yang merupakan cawagub pendamping Luluk menyebut banyaknya permasalahan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Timur hingga kini.
Di antaranya, kata dia, mulai dari kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, pendidikan, kesehatan, hingga problem infrastruktur.
“Kami, Luluk-Lukman hadir untuk menjadi solusi Jawa Timur,” tegasnya.
Tak hanya itu, Lukman bakal mendukung target pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen.
“Tentu sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, kita tau Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” sebutnya.
“Itu sesungguhnya kalau kita maknai adalah 10 persen agar kita terhindar dari middle income trap,” sambungnya.
Platform One Jatim
Lebih lanjut, Lukman juga memperkenalkan terobosannya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat Jawa Timur dalam sebuah platform birokrasi.
“Karena itu kita memiliki terobosan baru namanya birokrasi digital,” sebutnya.
Birokrasi digital tersebut, kata Lukman, bakal ia wujudkan dalam platform ‘One Jatim’, yang menurutnya bakal menjadi terobosan dan solusi pelayanan birokrasi yang lebih baik bagi Jawa Timur ke depan.
“Birokrasi yang melayani, bersih, mudah, cepat, dan praktis dalam One Jatim,” tandasnya.
“Satu aplikasi untuk semua pelayanan. Agar semua terlayani dengan baik, kesejahteraan bisa cepat terwujud,” pungkas Lukman.
