MAKLUMAT — Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, “memprovokasi” para peserta Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) 2025. Ia menantang agar para peserta mampu berdampak di tengah kondisi politik yang menurutnya semakin kacau.
“Pertanyaan penting. Apa yang bisa kita lakukan?” ujarnya dalam agenda yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah di BBPPMPV Seni dan Budaya, Sleman, pada Kamis (13/11/2025).
Feri menyoroti banyaknya kekacauan dalam tata kelola politik dan demokrasi nasional. Pada pemerintahan sebelumnya, ia menilai adanya sejumlah produk undang-undang yang lahir dari DPR sarat kepentingan oligarki. Menurutnya, pemerintah seolah bersembunyi di balik dalih formal bahwa undang-undang adalah hasil keputusan DPR.
Ia juga menyinggung praktik nepotisme dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Meski peristiwa itu sudah berlalu, Feri menegaskan bahwa hal tersebut tetap relevan untuk diingat karena menjadi preseden buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Feri mengaku sering disindir karena terus menyinggung isu tersebut. Banyak pihak menilainya tidak penting, dengan alasan kini saatnya masyarakat bersatu membangun negeri. “Inilah tipuan berikutnya,” ingatnya
Dalam paparannya, Feri juga mengulas satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto yang diharapkan membawa perubahan besar. Namun, pelantikan Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, menurutnya, justru menimbulkan polemik hukum.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun tak luput dari kritik. Banyak laporan yang menduga kuat bahwa program itu lebih banyak dimanfaatkan oleh elite kekuasaan daripada menjawab kebutuhan rakyat.
Politik yang Didominasi Oligarki
Feri mengingatkan pentingnya kembali pada amanat Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. “Konsep ekonomi kita tidak boleh dinikmati oleh elite tertentu. Bayangkan, satu persen orang menguasai ekonomi kita,” tegasnya.
Ia menilai, sistem politik saat ini tidak berimbang karena didominasi oleh oligarki. Menurut dia, para oligark dulu hanya menjadi penonton, tetapi kini telah masuk gelanggang dan ikut menjadi pemain utama. “Pada 2029 akan lebih parah. Jika tidak ada perubahan, bakal lebih parah,” sorotnya.
Ia lantas mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan intelektual, untuk melakukan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Sistem besar yang zalim ini harus dipertanyakan selalu hingga nantinya dibongkar bersama.
Membenahi Partai Politik
Meski situasi politik tampak suram, Feri menyebut masih ada ruang untuk perubahan. Salah satunya dengan memperbaiki partai politik. Ia menilai partai adalah sumber dari semua keputusan strategis negara, tetapi kini banyak yang berubah menjadi perusahaan keluarga berkedok partai.
“Bagaimana memperbaiki partai politik yang rusak itu? Banyak usulan, tapi jelas ditolak mereka,” seloroh pria yang juga populer dan sering berseliweran di berbagai podcast serta forum diskusi politik, hukum, dan HAM itu.
Lebih lanjut, Feri mengusulkan tiga langkah untuk pembenahan partai politik, yakni dengan membatasi usia ketua partai; memperketat proses kandidasi agar tidak ada figur yang tiba-tiba melesat tanpa jenjang politik yang jelas; serta menertibkan keuangan partai.
Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam perubahan sosial dan politik. Menurutnya, anak muda tak cukup hanya euforia berdebat atau membuat wacana tanpa aksi nyata. “Jangan utopis, tapi harus konkrit,” tandasnya.
“Sesungguhnya bukan produk hukumnya yang membuat negara baik, tapi orang-orangnya. Bisa jadi semua ini salah kita karena diam,” imbuh Feri.
