MAKLUMAT — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menurutnya semakin mengkhawatirkan. Ia meminta pemerintah untuk proaktif dan segera turun tangan merespon masalah tersebut.
Puan menekankan bahwa mengingatkan bahwa pemerintahan adalah hasil dari demokrasi. Namun, demokrasi sejati bukan hanya soal bilik suara, tetapi bagaimana keberpihakan dan memastikan negara hadir untuk menyejahterakan rakyatnya.
“Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara, melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur rakyat‘. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).
Angka PHK Meningkat Tajam
Puan mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tercatat per 20 Mei 2025 sudah terdapat 26.454 pekerja yang mengalami PHK. Angka tersebut mengalami peningkatan cukup drastis dan menandakan krisis ketenagakerjaan yang makin akut.
Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu menegaskan, data tersebut bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata.
“Demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” tandasnya.
Ia mendorong supaya pemerintah menyiapkan strategi mitigasi yang konkret dan komprehensif. Mulai dari program padat karya, pelatihan ulang (reskilling), hingga dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, maupun para pekerja.
“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan menandaskan pentingnya kolaborasi nasional antara negara dan pelaku usaha. “Membangun Indonesia yang besar ini membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” kelakarnya.
Kerja Bersama Semua Pihak
Lebih lanjut, Puan menegaskan komitmen DPR untuk mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak pada rakyat dan menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
Menurutnya, masalah ketenagakerjaan berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. Sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk hadir dan melakukan langkah konkret dalam penyediaan lapangan kerja, serta bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat, sehingga memiliki sumber penghidupan yang layak untuk menjadi sejahtera.
“DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang dapat memberikan jalan bagi rakyat untuk menemukan solusi dalam bidang ekonomi,” selorohnya.
Tak hanya itu, Puan juga menekankan bahwa kerja bersama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi fenomena badai PHK tersebut, termasuk dari pelaku bisnis atau perusahaan sebagai pihak pemberi kerja.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut, pemerintah harus bisa memastikan rakyatnya memperoleh kesejahteraan, yang itu juga bagian dari amanat konstitusi negara, termasuk soal jaminan pekerjaan.
“Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia,” pungkas Puan.