MAKLUMAT – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti soal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya menjadi harapan bagi pelaku UMKM, kini justru berpotensi menjadi mimpi buruk.
Ia menyebut, banyak pelaku usaha kecil yang mengeluhkan sulitnya membayar utang karena minimnya pendampingan dan lemahnya ekosistem bisnis.
“Saya tidak tahu apakah Bapak-Ibu yang ada di depan saya benar-benar memahami kondisi di lapangan. Saya bukan hanya berbicara sebagai anggota DPR, tapi juga sebagai bagian dari pelaku UMKM. Dan faktanya, banyak dari mereka yang sekarang justru semakin terjepit!” ujar Novita, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri UMKM serta Bank-Bank Penyalur KUR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Soroti Kebijakan Efisiensi
Tak hanya itu, ia juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi yang membuat produk UMKM semakin sulit diserap oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan gelombang PHK yang menurunkan daya beli masyarakat, membuat penjualan produk UMKM semakin terpuruk.
“Ekonomi ini juga bisa kontraksi, bukan cuma perempuan yang hamil saja yang bisa kontraksi! Ekonomi harus bergerak dari bawah. Solusi untuk UMKM bukan hanya sekedar soal pinjaman saja, namun butuh ekosistem kuat mulai dari pendampingan hingga masuk ke rantai pasok dengan rutin,” kelakarnya.
Menurut Novita, penyaluran KUR yang hanya sekadar memenuhi target tanpa pendampingan yang jelas akan menjadi bumerang. Jika UMKM diberi pinjaman tetapi tidak bisa menjual produknya, bagaimana mereka bisa membayar utangnya?
“Saya bahagia mendengar ada KUR tanpa agunan, tapi kalau mekanismenya asal-asalan dan tidak selektif, justru bisa menjerumuskan. Bagaimana bank memilih broker, agen, dan kuratornya? Jangan sampai KUR ini hanya sekadar nyampe target, tapi dampaknya ke UMKM malah jadi beban,” kritiknya.
Potensi Kriminalisasi
Lebih lanjut, Novita juga menyoroti potensi kriminalisasi terhadap pelaku UMKM yang gagal membayar utang.
“Bayangkan, setiap malam saya ditelfon oleh pelaku UMKM yang menangis karena dipanggil polisi! Dipanggil camat saja mereka gemetar, apalagi dipanggil polisi? Jangan sampai Satgas KUR yang akan dibentuk ke depan justru menjadi alat untuk menekan mereka!” ungkapnya.
Novita meminta, agar pemerintah harus memastikan KUR benar-benar menjadi solusi bagi UMKM, bukan jebakan yang akhirnya membuat mereka semakin tercekik. “Saya ingin penyaluran KUR ini benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, bukan malah jadi jerat yang membelenggu mereka,” pungkas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
