MAKLUMAT – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyesalkan masih minimnya sosialisasi berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Padahal, menurut Lilik, UMKM adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Timur. “Jika kita bicara terkait UMKM, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur ini lebih dari 56 persen ditopang oleh UMKM. Artinya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di Jawa Timur,” ujarnya dilansir laman Fraksi PKS.
Lilik mengaku, pihaknya mendapatkan banyak aduan dan keluhan dari para pelaku UMKM terkait daya beli masyarakat yang semakin menurun. Hal itu, katanya, berimbas pada ketahanan ekonomi di keluarga mereka.
Program untuk UMKM Kurang Sosialisasi
Menurut Lilik, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai program untuk membantu dan memfasilitasi UMKM. Namun, ia menilai program-program yang telah disediakan tersebut kurang tersosialisasikan dengan baik.
Beberapa di antaranya seperti Program Kredit Sejahtera (Prokesra), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BPPR Jatim dan Bank Jatim dengan bunga rendah, hingga berbagai macam pelatihan dari Dinas Koperasi untuk mendukung dan meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM.
Selain itu, program sertifikasi tanah dari pemerintah pusat juga semestinya dapat membantu UMKM dalam mendapatkan akses permodalan dan tumbuh.
Lilik mengungkapkan, berdasarkan pengaduan dan keluhan-keluhan yang diterimanya, ternyata masih cukup banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui bagaimana cara mengakses program-program pemerintah tersebut. “Yang sering saya sesalkan adalah kurangnya sosialisasi yang tidak cukup tersampaikan ke teman-temann UMKM,” tegasnya.
Menurutnya, sosiasisasi seharusnya bisa disampaikan secara masif, dengan memanfaatkan hirarki struktural pemerintahan terdekat, seperti kecamatan, kelurahan, RW, sampai ke tingkat RT. Dengan begitu, ia menilai informasi-informasi tentang program pemerintah akan semakin cepat tersebar.
Pemanfaatan Teknologi Digital
Lebih jauh, perempuan yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu menyebut, tantangan selain permasalahan permodalan yang dihadapi oleh UMKM misalnya soal keterbatasan agunan yang membuat mereka kesulitan mengakses kredit.
Lilik mendorong agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan kredit tanpa agunan bagi UMKM yang membutuhkan modal kecil.
Tak hanya itu, Lilik mengaku menaruh cukup perhatian untuk mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengembangan usaha. Namun, ia menyadari, hal tersebut menjadi tantangan yang cukup sulit, terutama bagi para pelaku UMKM yang berusia tua dan tidak mengikuti perkembangan teknologi.
“SDM kita, khususnya yang sudah berusia (tua), memiliki keterbatasan dalam hal teknologi digital. Padahal, jika mereka mampu menguasai ini, potensi berkembangnya sangat besar,” ungkapnya.
Potensi Produk UMKM Jawa Timur dan Kolaborasi
Terkait potensi produk-produk hasil UMKM di Jawa Timur, Lilik menyoroti sejumlah komoditas yang menarik minat pasar internasional, seperti sarang burung walet dan bahan baku minyak wangi yang dibutuhkan Australia, hingga abon ikan yang menarik minat Amerika Serikat (AS) maupun Jepang.
Kendati demikian, ia menilai sampai saat ini dukungan yang diberikan pemerintah dalam pemasaran produk-produk potensial tersebut dirasa masih kurang optimal.
“Peran Disperindag sangat penting untuk membantu produk UMKM bisa lebih dikenal, misalnya dengan mendatangkan buyer atau mengadakan pameran agar produk-produk kita bisa menembus pasar global,” tandasnya.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, ia meminta agar pemerintah harus lebih proaktif menjemput bola. “Saya mendorong pemerintah untuk jemput bola, mendatangi masyarakat dan pelaku UMKM,” tegas Lilik.
Menurutnya, UMKM membutuhkan pendampingan yang intensif, bukan sekadar pendanaan dan pelatihan. “Pemerintah perlu memberikan coaching dalam usaha mereka, agar bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi dan mengelola keuangan,” terang perempuan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I yang mencakup Kota Surabaya itu.
Lilik juga mendorong pelaku UMKM untuk bergabung dalam komunitas agar lebih mudah mendapatkan informasi dan berkembang lebih cepat. Menurutnya, dengan bergabung di komunitas atau wadah perkumpulan tertentu, akan membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan dukungan, pengetahuan dan wawasan, serta berbagai informasi dari anggota komunitasnya.
Dengan perputaran ekonomi Jatim yang hampir separuhnya ditopang UMKM, ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah harus lebih besar dan regulasi yang dibuat DPRD Jawa Timur harus benar-benar berpihak pada UMKM. “Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk memajukan UMKM,” pungkas Lilik.
