MAKLUMAT — Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, melontarkan kritik keras atas pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memicu kontroversi dan polemik.
Cucun sendiri sempat menyebut, “ketika nanti rapat di DPR, saya ketok (palu) tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan satu tenaga mengawasi gizi.” Meski politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya, namun kontroversi dan gelombang kekecewaan publik masih belum mereda, terutama di media sosial (medsos).
Menurut Neni, pernyataan Cucun tersebut secara implisit telah meremehkan peran rakyat yang memberikan masukan dan saran.
“Hal yang lebih meresahkan, mengindikasikan bahwa masalah kompleks negara dapat diselesaikan hanya dengan “ketok palu,” telah memicu gelombang penolakan publik dan krisis kepercayaan,” kata Neni, dalam keterangan yang diterima Maklumat.id, Selasa (18/11/2025).
Analisis Sentimen Publik di Media
Neni mengungkapkan, berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh DEEP Intelligence Research—lembaga riset di bawah naungan DEEP Indonesia—yang terhitung pada tanggal 15-18 November 2025 di kanal media, baik online maupun cetak, menunjukkan bahwa liputan dan pemberitaan media mengenai kontroversi ini didominasi oleh 49% sentimen negatif, 44% sentimen positif, dan 7% netral.
Sementara itu, analisis yang dilakukan DEEP Intelligence Research pada platform digital dengan menggunakan kata kunci (keyword) “Cucun Ahmad Syamsurijal” dan “Wakil Ketua DPR,” mendapati di X cukup berimbang, yakni sebanyak 44% sentimen negatif, 44% sentimen positif, dan 13% netral.
Sentimen negatif yang tinggi tampak di beberapa platform medsos lainnya, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube.
Di Facebook, sentimen negatif mencapai 48%, berbanding hanya 15% sentimen positif, dan 38% netral. Di Instagram, mayoritas 54% menyatakan netral, dengan 39% sentimen negatif, dan cuma 7% sentimen positif.
Sentimen negatif tertinggi terjadi di YouTube, dengan 59%, berbanding hanya 29% yang menyatakan netral dan 11% saja sentimen positif.
Sementara itu, platform TikTok menjadi satu-satunya platform medsos yang memiliki sentimen positif lebih tinggi, yakni dengan 75%, berbanding 25% sentimen negatif dan tanpa adanya sentimen netral.
Neni menyebut bahwa hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa publik telah kehilangan toleransi terhadap “kesombongan politik” dan arogansi kekuasaan.
“Dalam pemantauan DEEP di media sosial, platform X, Facebook, Instagram, dan Youtube, menunjukkan sentimen negatif yang cukup tinggi. Meskipun di platform TikTok menunjukkan sentimen positif tinggi karena produksi konten popular positif seperti penyampaian permohonan maaf,” terangnya.
“Polarisasi yang tajam ini adalah bukti bahwa publik telah mencapai batas toleransi terhadap kesombongan politik dan arogansi kekuasaan,” tandas Neni.
Mengancam Citra Politik dan Kredibilitas MBG
Menurut perempuan yang juga menjabat Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah itu, tingginya sentimen negatif tersebut mengonfirmasi bahwa pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal telah mengancam citra politik secara luas, serta mengancam kredibilitas program MBG, yang sejatinya juga berbasis pada sains dan kebutuhan rakyat.
Ia menandaskan, pernyataan arogan yang meremehkan masyarakat, serta simplifikasi penyelesaian masalah negara dengan hanya “tinggal ketok palu,” merupakan wujud nyata bentuk otoritarianisme politik di lembaga legislatif.
“Pernyataan ini adalah sinyal komunikasi yang kuat bahwa kekuasaan legislatif dikonsentrasikan pada elite partai, mengabaikan proses deliberatif, check and balance, dan mekanisme Komisi,” sorotnya.
“Kekuasaan palu menjadi simbol oligarki kekuasaan, yang percaya bahwa mereka dapat mengendalikan realitas hanya melalui prosedur formal, tanpa mempertimbangkan kompleksitas teknis dan akuntabilitas publik,” imbuh Neni.
Padahal, lanjut Neni, masalah di negeri tidak bisa dan tidak akan pernah selesai hanya dengan “ketok palu,” melainkan melalui dialog, riset, uji publik, hingga kesepakatan-kesepakatan yang rasional.
“Pernyataan ini merendahkan martabat proses demokrasi dan tugas anggota DPR lainnya,” tegasnya.
Desakan dan Tuntutan DEEP Indonesia
Atas dasar hal tersebut, DEEP Indonesia mendesak lembaga dan partai politik untuk segera mengambil tindakan tegas. DEEP Indonesia menyatakan desakan dan tuntutannya dalam lima butir poin berikut:
- Partai politik harus memberikan sanksi internal dan memastikan elite politiknya memiliki pemahaman memadai mengenai isu teknis (kesehatan/gizi) sebelum berbicara di ranah publik, serta memperbaiki komunikasi publik dengan mengedepankan empati kepada rakyat;
- Menuntut DPR RI, melalui Majelis Kehormatan Dewan (MKD), untuk memeriksa pernyataan tersebut karena merusak wibawa lembaga legislatif dan mendesak DPR mewajibkan pemerintah merilis dokumen kajian ilmiah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas;
- Tingginya sentimen negatif, baik itu dalam pemberitaan di media mainstrem ataupun percakapan di media sosial, adalah sinyal bahwa publik yang semakin cerdas dan melek data telah menolak gaya kepemimpinan yang otoritarian. Rakyat menuntut kualitas dan akuntabilitas yang tinggi. Pernyataan yang meremehkan kompleksitas masalah negara hanya akan mempercepat erosi legitimasi politik dan meningkatkan jarak antara elite dengan rakyat;
- Penyampaian permohonan maaf kepada publik tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan konsistensi antara kata dan perbuatan. Maka, DEEP Indonesia mendesak pejabat publik ketika tidak siap dengan kritik, maka lebih baik mundur;
- Pembelajaran untuk rakyat, terhadap sosok wakil rakyat yang tidak memiliki kepekaan seperti ini agar dipertimbangkan kembali pada periode Pemilu berikutnya.
“DEEP Indonesia mengingatkan elite politik, (bahwa) palu legislasi adalah alat demokrasi, bukan tongkat sihir otoritarianisme. Penyelesaian masalah bangsa membutuhkan kolaborasi sains, data, dan partisipasi publik, bukan simplifikasi kekuasaan,” tandas Neni.
“Kami mendesak pemerintahan untuk memprioritaskan integritas gizi dan akuntabilitas tata kelola di atas retorika politik yang menyesatkan,” pungkas perempuan alumnus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bangung itu.
