MAKLUMAT – Pemerintah terus memastikan tak ada anak Indonesia tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah tegas: mengirimkan tim pemantau langsung ke sekolah-sekolah, sekaligus memberi apresiasi pada praktik-praktik baik dari pemerintah daerah.
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Gogot Suharwoto, menyatakan, SPMB bukan ajang seleksi, melainkan sistem yang memastikan semua anak mendapat kursi pendidikan. “SPMB dibangun dari semangat keadilan. Tujuannya bukan menyaring, tetapi menjangkau,” ujar Gogot dalam rapat koordinasi nasional dikutip dari keterangan resmi, Kamis (19/6/2025).
Saat ini, lebih dari separuh daerah telah memulai implementasi. “Sebanyak 232 kabupaten/kota dan 10 provinsi sudah mulai menerapkan. Sisanya menyusul hingga awal Juli 2025,” jelasnya.
Dari laporan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 38 provinsi, pelaksanaan SPMB—baik daring maupun luring—berjalan lancar. Kendala teknis dapat segera teratasi. “Kami menyampaikan apresiasi untuk seluruh daerah yang konsisten menjaga integritas pelaksanaan SPMB,” ucap Gogot.
Gandeng Sekolah Swasta, Biaya Ditanggung Pemerintah
Pemerintah daerah tak tinggal diam. Tangerang Selatan, misalnya, membangun ekosistem pendidikan yang inklusif. Dengan hanya 24 SMP negeri untuk 7.000 kursi, sementara ada 12.000 pendaftar, Pemkot bermitra dengan 92 sekolah swasta.
“Jika tidak diterima di negeri, siswa akan disalurkan ke sekolah swasta mitra. Semua sekolah tersebut sudah diverifikasi,” ujar Deden Deni, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel.
Cerita serupa datang dari Pekanbaru. Pemkot meneken MoU dengan 16 sekolah swasta yang menerima siswa tanpa biaya sedikit pun. “Biaya SPP, ujian, bahkan seragam, semuanya gratis. Sama dengan sekolah negeri,” tegas Irpan Maidelis, Kabid Pembinaan SMP.
Pemerintah kota juga mengucurkan BOSDA Afirmasi sebesar Rp1,5 juta per siswa untuk mendukung pendidikan inklusif. Dana ini sudah dialokasikan dalam APBD 2025. “Ini bentuk tanggung jawab kita dalam memberi akses pendidikan tanpa diskriminasi,” lanjut Irpan.
Waspadai Kecurangan, Masyarakat Diminta Jadi Pengawas
SPMB 2025 bukan sekadar urusan teknis. Kemendikdasmen meminta masyarakat terlibat aktif mengawasi pelaksanaan. Laporan bisa disampaikan lewat website resmi seperti ult.kemdikbud.go.id dan posko-pengaduan.itjen.kemendikdasmen.go.id.
Sejumlah daerah juga menerbitkan imbauan resmi. Salah satunya Jawa Barat, melalui Surat Edaran Gubernur No. 86/PK.03/DISDIK. Pemprov menegaskan pentingnya pelaksanaan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari intervensi.
“Setiap pihak harus menandatangani pakta integritas. Tak boleh ada titipan, intervensi, atau permintaan khusus,” bunyi salah satu poin dalam edaran tersebut.
Dengan keterlibatan aktif pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, SPMB 2025 diharapkan tak hanya jadi sistem penerimaan siswa, tapi juga jadi cermin integritas, keadilan, dan keberpihakan pada masa depan generasi muda.