MAKLUMAT – Langkah Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia memicu sorotan tajam. Banyak pihak menilai IOC menerapkan standar ganda dalam menilai tindakan politik negara terhadap konflik internasional.
Pasalnya, Polandia yang melarang atlet Rusia tampil di ajang olahraga nasional dan regional tak pernah dijatuhi sanksi, sementara Indonesia langsung dihukum hanya karena menolak visa atlet Israel.
Ketimpangan ini juga disoroti oleh Rusia. Menteri Olahraga Rusia, Mikhail Degtyarev menegaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat protes resmi kepada IOC agar Polandia diperlakukan sama seperti Indonesia.
“Jika sanksi diberikan pada Indonesia, mengapa Polandia tidak? Ini soal konsistensi dan keadilan,” ujarnya seperti dikutip media Rusia, TASS, Kamis (23/10/).
Kebijakan Polandia terhadap Rusia telah berlangsung lama. Negara itu melarang keikutsertaan atlet Rusia di berbagai kompetisi sejak invasi ke Ukraina tahun 2022. Namun, hingga kini, IOC tak pernah memberi teguran.
Sikap berbeda justru muncul terhadap Indonesia. IOC langsung menjatuhkan sanksi administratif setelah pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet Israel, dengan alasan politik luar negeri dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Padahal, dalam sejarahnya, IOC justru menyatakan netral terhadap isu politik internasional. Ironisnya, sikap netral itu tampak tak berlaku ketika menyangkut Israel.
Kritik juga datang dari kalangan masyarakat olahraga dan diplomasi internasional. Mereka menilai IOC menutup mata terhadap agresi militer Israel di Gaza, bahkan saat Olimpiade Paris 2024 berlangsung, di mana seharusnya berlaku Gencatan Senjata Olimpiade.
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan, hingga 2025 serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 808 atlet Palestina dan menghancurkan 90 persen fasilitas olahraga di wilayah itu. Komisi HAM PBB menyebut aksi tersebut memenuhi unsur genosida.
Namun, IOC tetap membiarkan Komite Olimpiade Israel beraktivitas tanpa hambatan. Alasan yang dikemukakan Adalah wilayah yurisdiksi Komite Olimpiade Israel dianggap “tidak berubah secara administratif”.
Alasan itu dinilai mengabaikan realitas pendudukan dan kehancuran Gaza. Sikap tersebut mencerminkan bagaimana politik dan kepentingan global masih membayangi dunia olahraga yang seharusnya menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan universal.
