MAKLUMAT — Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr. Suli Da’im, MM, menyatakan pentingnya akreditasi bagi panti asuhan di Ponorogo, mengingat hal ini sangat berhubungan dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah.
Hal itu disampaikan dalam sarasehan bertema “Strategi Peningkatan Kesadaran Toleransi dan Keberagamaan serta Mengembangkan Program Pembangunan Masyarakat” yang digelar di Hotel Mahesa, Ponorogo, pada Jumat (24/1/2025) malam. Acara tersebut juga menghadirkan pembicara lain, yaitu Dr. Katni, M.Pd.I, dan Darmanto Saputro, M.IP.
Dalam diskusi, Suli menekankan bahwa akreditasi panti memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan operasional lembaga sosial, terutama yang menangani anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Saat ini, ada 55 panti asuhan yang sudah terakreditasi. Dari jumlah tersebut, 18 panti asuhan milik Muhammadiyah, sedangkan 39 lainnya milik non-Muhammadiyah. Panti yang belum terakreditasi terdiri dari 4 panti asuhan Muhammadiyah dan 23 panti asuhan non-Muhammadiyah.
“Akreditasi penting karena terkait dengan dukungan atau bantuan anggaran dari pemerintah. Sesuai UUD, fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dibiayai oleh negara. Namun, syaratnya, panti harus memiliki akreditasi yang layak,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menurut Suli Da’im, mengurus panti asuhan bukanlah pekerjaan mudah. Tidak banyak yang mau mengurus panti karena butuh kesabaran dalam mengasuh anak-anak dengan berbagai perilakunya.
“Tetapi orang yang paling mulia adalah mereka yang mengurus panti,” tegas dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.
Suli pun mengajak para pengelola panti untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kualitas layanan. Dia siap membantu jika ada keluhan terkait pendanaan atau program, asalkan dilengkapi dengan data dan kronologi yang jelas.
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Suli menjelaskan bahwa mulai tahun 2025, sistem bantuan pemerintah akan dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem ini pembahasannya dilakukan satu tahun sebelum pengesahan anggaran.
Oleh karena itu, dia mendorong pengelola panti untuk segera mempersiapkan akreditasi dan memastikan kelengkapan data mereka agar tidak terkendala dalam pengajuan bantuan.
“Dengan akreditasi yang baik, diharapkan panti-panti di Ponorogo dapat terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
Suli juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pengelola panti asuhan, pemerintah daerah, dan organisasi sosial lainnya. Hal ini untuk menciptakan sinergi dalam mengembangkan program-program pemberdayaan.
“Panti bukan hanya tempat untuk tinggal, tetapi juga menjadi tempat pembinaan agar anak-anak dan penghuni lainnya bisa mandiri di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program-program pelatihan keterampilan, pendidikan, dan penguatan mental spiritual perlu terus ditingkatkan agar penghuni panti memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan hidup.
“Dengan dukungan yang memadai, baik dari pemerintah maupun masyarakat, panti bisa menjadi agen perubahan yang lebih besar,” tutup Suli.***
Penulis: Agus Wahyudi
