PUSAT Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya merilis hasil survei terkait politik dinasti di Jawa timur. Hasilnya, mayoritas anak muda tidak peduli dengan politik dinasti (41 persen) dan hanya 33 persen yang menolak dinasti politik.
Survei bertajuk ‘Elektabilitas Calon dan Persepsi Anak Muda Jatim Terhadap Politik Dinasti dan Politik Uang’ tersebut dilakukan pada 14-22 Oktober 2023, terhadap 1.075 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten/kota di Jatim.
Peneliti Utama PUSAD UM Surabaya Radius Setiyawan mengatakan, selain politik uang, politik dinasti dalam konteks demokrasi menarik untuk menjadi pembahasan. Dia menjelaskan, politik dinasti dipahami sebagai proses reorganisasi kekuasaan melalui perubahan model politik baru dengan pelembagaan kekuatan pemilik modal, yang memperlihatkan oligarki kekuasaan dan berpengaruh dalam struktur sosial dan negara dalam demokrasi Indonesia.
Menurut Radius, hasil survei yang dirilis oleh PUSAD menjadi sesuatu yang penting mengingat demografi pemilih di Jawa Timur menjelang Pemilu 2024 didominasi pemilih produktif berusia 17-40 tahun atau kelompok pemilih generasi Z dan generasi millenial. Dari total sekitar 31,4 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Jawa Timur, sekitar 16,1 juta merupakan pemilih muda (sekitar 51 persen).
“Ada tujuh alasan yang membuat anak muda Jatim menolak politik dinasti. Pertama 30,6 persen masyarakat tidak percaya karena menghambat proses kaderisasi kepemimpinan. Kedua, 28 persen masyarakat tidak percaya karena kinerja calon pemimpin sebelumnya yang buruk dan tidak ada dampak terhadap pembangunan. Ketiga 27 persen masyarakat tidak percaya karena menghambat fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif,” jelas lelaki yang juga menjabat Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Selanjutnya, kata Radius, keempat sejumlah 25,1 persen masyarakat tidak percaya karena kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik. Kelima 24 persen masyarakat tidak percaya karena kinerja pemimpin sebelumnya yang memiliki kedekatan dengan calon cenderung menyalahgunakan wewenang. Keenam 23,1 persen masyarakat tidak percaya karena kecenderungan mengarah pada otoritarianisme. “Terakhir, ketujuh sekitar 20,5 persen masyarakat tidak percaya karena cenderung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” imbuh.
“Perdebatan soal politik dinasti menurut saya menarik dan bagus bagi tumbuh kembang demokrasi. Karena perdebatan tersebut membuat orang mulia melihat secara serius. Tidak serta merta menolak tetapi tidak serta merta menerima. Mau dari mana asalnya dan silsilah keluarganya, nilai-nilai meritokrasi harus tetap menjadi pegangan,” pungkas Radius.
Untuk diketahui, survei yang dilakukan oleh PUSAD UM Surabaya ini menggunakan teknik Multistage Random Sampling. Dimana, lokasi diambil di semua kecamatan di Jawa Timur, sebanyak 38 kabupaten/ kota. Kemudian, masing-masing diambil 4-5 kecamatan untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel tiap kecamatan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap kecamatan dan kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
