Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait kembali membahas Rancangan Qanun (RaQanun) Ahwal Al-Syakhshiyah atau Hukum Keluarga Aceh yang telah digagas sejak 2019 silam. (Foto: Kemenko Polkam)
Kemenko Polkam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menaruh perhatian pada tata kelola data kependudukan di NTT. (Foto: Kemenko Polkam)