Pakar Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif sekaligus Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr Muchammad Zaenuri MSi, menegaskan bahwa wacana kenaikan hak keuangan kepala daerah harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintah, serta upaya untuk reformasi birokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. (Foto: UMY)