MAKLUMAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur telah merampungkan rekapitulasi hasil Pilgub Jatim 2024 pada awal Desember lalu. Berdasarkan hasil tersebut, paslon...
MAKLUMAT – Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang...
MAKLUMAT - Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 62/PUU-XXII/2024, yang menghapuskan ambang batas...
MAKLUMAT - Pilkada serentak 2024 telah berakhir, namun masih ada total 314 permohonan perkara atau sengketa yang telah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua MK,...
MAKLUMAT - Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqi Nizamy Karsayuda, menyebut pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden...
MAKLUMAT - Pasangan Cagub-Cawagub Daerah Khusus Jakarta (DKJ) nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) dipastikan batal mengajukan gugatan hasil Pilgub Jakarta 2024...
MAKLUMAT - Pasangan Cagub-Cawagub Jatim nomor urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) mengajukan permohonan sengketa hasil Pilgub Jawa Timur 2024...
MAKLUMAT - Per Senin (9/12/2024) total sudah terdapat 200 permohonan perkara atau sengketa terkait Pilkada serentak 2024 masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jumlah tersebut terdiri...
MAKLUMAT - Per Sabtu (7/12/2024) total sudah terdapat 115 permohonan perkara terkait Pilkada serentak 2024 masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jumlah tersebut terdiri atas 86...
MAKLUMAT - Per Kamis (5/12/2024) total sudah 52 permohonan perkara terkait Pilkada serentak 2024 masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Dari total itu, terdiri atas 35...
MAKLUMAT - Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) melalui Tim Hukum dan Advokasi menghadiri sidang uji materiil undang-undang (judicial review/JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap...
MAKLUMAT - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2024 terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Dia...
MAKLUMAT - Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya bisa berlaku selama lima tahun.
Hal itu dia sampaikan dalam pertimbangan putusan...
MAKLUMAT - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja mengenai tenaga kerja asing (TKA).
Gugatan yang dilayangkan oleh...