Lewati ke konten
  • Beranda
  • Topik
  • Kilas
  • Opini
  • Hikmah
  • Sosok
  • Terkini
  • Video
  • Mimbar Muktamar
  • UU Zakat Digugat: Baznas Dinilai Terlalu Berkuasa, Pengelolaan Zakat Jadi Tidak Sehat

    Bahrul Hayat selaku Ahli Presiden usai diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Senin (4/8/2025) di Ruang Sidang MK. (Foto: MKRI)

    UU Zakat Digugat: Baznas Dinilai Terlalu Berkuasa, Pengelolaan Zakat Jadi Tidak Sehat

    4 Agustus 2025
  • Anggota Baleg DPR RI Usulkan Pemisahan Pemilu Jadi Legislatif dan Eksekutif

    Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo. (Foto: DPR RI)

    Anggota Baleg DPR RI Usulkan Pemisahan Pemilu Jadi Legislatif dan Eksekutif

    31 Juli 2025
  • Dinilai Hambat KPK Ungkap Korupsi, Pasal Soal Direksi di UU BUMN Digugat ke MK

    Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (SORA)

    Dinilai Hambat KPK Ungkap Korupsi, Pasal Soal Direksi di UU BUMN Digugat ke MK

    28 Juli 2025
  • Pakar Hukum Soal Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal: Tak Langgar Konstitusi

    Ilustrasi pelaksanaan Pemilu Nasional yang berdasarkan putusan MK akan digelar tahun 2029 dan Pemilu lokal yang dilaksanakan tahun 2031. (SORA/ Ubay NA)

    Pakar Hukum Soal Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal: Tak Langgar Konstitusi

    11 Juli 2025
  • Sebut Putusan MK Sudah Tepat, Perludem Nilai Partai Politik Diuntungkan Pemisahan Pemilu

    Seorang pemilih sedang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. (Ilustrasi: Ubay NA/ IST)

    Sebut Putusan MK Sudah Tepat, Perludem Nilai Partai Politik Diuntungkan Pemisahan Pemilu

    9 Juli 2025
  • GERAM PSN Gugat UU Cipta Kerja: Merampas Hak Dasar Masyarakat

    Koalisi masyarakat sipil atas nama GERAM PSN, mengajukan permohonan judicial review terhadap pasal-pasal menyangkut PSN dalam UU Cipta Kerja, Jumat (4/7/2025). (Foto: Dok.)

    GERAM PSN Gugat UU Cipta Kerja: Merampas Hak Dasar Masyarakat

    5 Juli 2025
  • Soal Putusan MK, Mirdasy: Harusnya Jika Dipisah adalah Pemilu Eksekutif dan Legislatif

    Muhammad Mirdasy. (Foto: Dok)

    Soal Putusan MK, Mirdasy: Harusnya Jika Dipisah adalah Pemilu Eksekutif dan Legislatif

    5 Juli 2025
  • Ketua Fraksi PKB Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Lebih Hemat, Enggak Capek!

    Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid (kanan, kemeja putih), dan anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, saat Diskusi Publik Fraksi PKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Tangkapan layar Fraksi PKB)

    Ketua Fraksi PKB Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Lebih Hemat, Enggak Capek!

    5 Juli 2025
  • Perludem dan BRIN Dorong Reformasi Pemilu Menyeluruh: Tindak Lanjut Putusan MK Ada di Tangan Pembentuk UU

    Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk 'Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK' yang digelar Fraksi PKB di Ruang BAKN Gedung Nusantara II DPR RI. (Foto: Dok. PKB)

    Perludem dan BRIN Dorong Reformasi Pemilu Menyeluruh: Tindak Lanjut Putusan MK Ada di Tangan Pembentuk UU

    4 Juli 2025
  • Siap Jalankan Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, KPU Minta Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak

    Dari kanan: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, Peneliti Utama BRIN Siti Zuhro, dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. (Foto: Dok. PKB)

    Siap Jalankan Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, KPU Minta Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak

    4 Juli 2025
  • Sorot Kewenangan MK, Anggota DPR: Bertranformasi Jadi Lembaga Ketiga Perumus UU

    Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk 'Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK' yang digelar Fraksi PKB di Ruang BAKN Gedung Nusantara II DPR RI. (Foto: Dok. PKB)

    Sorot Kewenangan MK, Anggota DPR: Bertranformasi Jadi Lembaga Ketiga Perumus UU

    4 Juli 2025
  • MK Dinilai Sudah Offside, Tapi Sepakat Perubahan Keserentakan Pemilu

    Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (kanan), bersama Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa N Agustyati, saat menjadi narasumber di podcast Akbar Faizal Uncensored. (Foto: Tangkapan layar)

    MK Dinilai Sudah Offside, Tapi Sepakat Perubahan Keserentakan Pemilu

    4 Juli 2025
←Laman Sebelumnya
1 2 3 4 5 … 9
Laman Berikutnya→
  • Tentang Maklumat
  • Verifikasi Dewan Pers
  • Disclaimer
  • Redaksi
  • Kode Perilaku Internal Perusahaan
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Penulisan Opini
Facebook Twitter X Instagram Whatsapp YouTube
Copyright © Maklumat 2026.