MAKLUMAT — Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa upaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo Subianto memang terasa nyata.
Melalui akun media sosial (medsos) X pribadinya @dahnilanzar, ia menyinggung keberadaan ‘raja-raja kecil’ yang disebut sempat disebut Presiden Prabowo Subianto ketika menyampaikan sambutan dalam Kongres XVIII Muslimat NU lalu, sebagai pihak yang menghambat kebijakan efisiensi pemerintahan.
“Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” tulis Dahnil, pada Selasa (11/2/2025).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo mendapatkan perlawanan secara halus dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
“Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektivitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente, diganggu agar gagal dan lain-lain,” lanjut Dahnil.
Meski begitu, Dahnil mengaku tetap optimis bahwa masih banyak pejabat yang ingin melakukan perbaikan di tengah tantangan-tantangan tersebut. “Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” tandas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Prabowo: Ada yang Merasa Kebal Hukum
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran demi menjalankan program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia mengakui bahwa upayanya tidak berjalan mulus.
Prabowo menyoroti adanya upaya-upaya perlawanan dari pihak-pihak tertentu, yang merasa memiliki kuasa untuk menolak kebijakan efisiensi tersebut, yang ia sebut sebagai ‘raja kecil’. “Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya.
Pemangkasan Anggaran untuk Kepentingan Rakyat
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa kebijakannya untuk melakukan efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya, dengan mengalokasikan dana lebih banyak untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia.
“Saya mau menghemat uang-uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” tegas mantan Danjen Kopassus itu.
Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran tersebut dilakukan juga demi mempercepat perbaikan 330.000 sekolah Indonesia. Prabowo menilai, anggaran yang ada saat ini belum mampu meng-cover perbaikan sekolah-sekolah di tanah air. Menurut dia, hanya sekitar 20.000 yang bisa diperbaiki dengan anggaran yang ada sekarang.
“Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, nablek,” sorotnya.
Prabowo lantas meminta agar para pejabat pemerintahan tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Ia menegaskan, dinas ke luar negeri harus benar-benar sesuai kebutuhan dan memang betul-betul diperlukan.
“Nggak usah ke luar negeri, lima tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” tandas Prabowo.
