MAKLUMAT – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap adil dalam menyusun kebijakan pendidikan, tanpa mendiskriminasi institusi swasta. Pernyataan ini disampaikan usai peletakan batu pertama pembangunan Gedung TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Semesta di Sleman, Selasa (3/6/2025).
“Negara ini tidak akan mampu mengelola pendidikan sendirian. Swasta, termasuk Muhammadiyah, telah terbukti berkontribusi besar mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis.
Muhammadiyah melalui ‘Aisyiyah telah mengelola lebih dari 20.000 TK ABA di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain. Tak hanya di pendidikan anak usia dini, Muhammadiyah juga mengelola ribuan sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi—jumlahnya bahkan melampaui yang dikelola negara.
Haedar menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sisdiknas yang menekankan pendidikan gratis sembilan tahun. Ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak mengebiri peran strategis pendidikan swasta.
“Jika kebijakan seperti itu diterapkan, harus dilakukan dengan cermat dan adil. Jangan sampai mematikan pendidikan swasta, karena itu sama saja mematikan masa depan pendidikan nasional,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi ketimpangan perlakuan terhadap institusi negeri dan swasta. Jika institusi negeri diberi keleluasaan hukum untuk mengelola bisnis, maka institusi swasta pun harus diberi ruang yang sama.
“Swasta butuh alternatif untuk tetap hidup. Jangan sampai ruang geraknya justru dibatasi, padahal mereka selama ini tulus mencerdaskan bangsa tanpa kepentingan bisnis,” tandasnya.
Haedar meminta semua pihak—eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—lebih seksama dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Ia menekankan pentingnya melihat realitas di lapangan dan peran vital lembaga pendidikan swasta dalam membangun masa depan Indonesia.***