MAKLUMAT — Kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memantik kekhawatiran akan gejolak ekonomi global. Namun, anggota DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menilai hal itu bisa menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, khususnya di sektor pangan.
Johan berpendapat, kondisi tersebut adalah alarm penting untuk mempercepat kemandirian pangan nasional. Ia menilai, Indonesia selama ini sangat bergantung pada bahan pangan impor, seperti kedelai dan jagung, yang sebagian besar juga berasal dari AS.
“Ini saatnya kita serius memperkuat produksi pangan lokal, dari hulu sampai hilir. Jangan sampai momentum ini lewat begitu saja. Kita dorong pangan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Johan saat menggelar reses di Dapil NTB I, Sabtu (5/4/2025).
Penguatan Ekosistem Pangan Lokal, Dorong Pertumbuhan UMKM
Johan menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang nyata dari pemerintah pusat untuk menguatkan ekosistem pangan lokal. Ia mendorong pemberian insentif kepada petani dan pelaku UMKM, pembukaan lahan produktif baru, serta penguatan riset dan teknologi pertanian. Selain itu, percepatan program substitusi impor dianggap menjadi langkah mendesak.
“Jangan kita hanya reaktif ketika gejolak datang dari luar. Harus ada desain besar untuk kedaulatan pangan, dan ini harus kita mulai sekarang. NTB, misalnya, punya potensi luar biasa dalam produksi padi, jagung, sorgum, hingga produk peternakan dan perikanan,” kata pria yang menjabat di Komisi IV DPR RI itu.
Lebih lanjut, ia meminta agar pemerintah segera melakukan langkah dan upaya konkret untuk memperkuat cadangan pangan nasional, serta memperluas akses pasar bagi produk lokal. Menurutnya, upaya perlindungan terhadap petani dan nelayan harus menjadi prioritas, terutama di tengah ketidakpastian global.
“Kita tidak bisa bergantung terus pada pasar luar. Saatnya pemerintah hadir lebih kuat, membela pangan lokal dan produk petani kita,” tegas Johan.
Respon dengan Strategi yang Cerdas dan Terukur
Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mengingatkan bahwa Indonesia perlu merespons kebijakan tarif AS dengan strategi yang cerdas dan terukur. Ia menolak wacana retaliasi perdagangan karena berisiko menimbulkan kerugian jangka panjang bagi perekonomian nasional.
“Indonesia harus menegosiasikan kembali skema Generalized System of Preferences (GSP) dan berbagai hambatan non-tarif agar tetap bisa mengakses pasar Amerika Serikat. Selain itu, kita perlu segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS, karena lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah pasca kebijakan tarif Trump,” ujarnya.
Kholid menyoroti besarnya ketergantungan ekspor Indonesia ke pasar AS, khususnya di sektor industri padat karya seperti tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan komponen otomotif. Dengan nilai surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai USD 16,8 miliar, risiko gangguan ekonomi tidak bisa dianggap sepele.
“Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung, serta mengantisipasi risiko lay off atau PHK massal,” tandas politisi PKS itu.
Lebih lanjut, Kholid memperingatkan potensi transmisi dampak perang dagang ke sektor keuangan, khususnya melalui capital outflow yang bisa menekan nilai tukar rupiah.
“Transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah,” katanya.
Kholid menandaskan, pihaknya bakal mendorong pemerintah untuk segera menyusun strategi mitigasi yang komprehensif dan antisipatif secara matang, supaya ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global.
