MAKLUMAT— Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyebut kondisi demokrasi Indonesia berada dalam situasi kritis. Riset ini dilakukan menjelang akhir 2024, bertepatan dengan masa transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Penelitian yang dipimpin oleh Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., bersama anggota tim peneliti dari Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Ahmad Syukri, S.I.P., M.I.P.; Akhdiva Elfi Istiqoh, S.I.P., M.I.P.; Sitti Hadjira, S.I.P.; dan Wiwid, S.I.P., menggunakan pendekatan Narrative Policy Framework (NPF).
Pendekatan ini mengkaji peran narasi dalam proses kebijakan publik. Ada empat isu utama yang dianalisis, yakni kebolehan presiden berkampanye, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024, aksi peringatan darurat, dan fenomena kotak kosong di Pilkada Serentak 2024.
Sebanyak 938 berita dari 12 media daring diseleksi, seperti Kompas, Detik, Tempo, dan CNN Indonesia. Hanya 424 berita yang relevan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus.
“Keempat isu ini dipilih karena bersifat kontroversial, relevan dengan dinamika sosial-politik tahun 2024, serta memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan,” ungkap Ridho, dikutip dari keterangan resmi, Senin (30/12).
Riset ini mengungkap pemerintah sering berada dalam posisi sebagai aktor “penjahat” (villains) dalam narasi kebijakan. Sebaliknya, masyarakat sipil konsisten menjadi “pahlawan” (heroes). Partai politik dinilai terfragmentasi, dengan posisi yang berubah-ubah sesuai kepentingan isu.
“Mayoritas kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan aspirasi publik. Akibatnya, masyarakat dan demokrasi menjadi korban,” ujar Ridho.
Tekanan publik disebut berhasil memengaruhi dua isu: kebolehan presiden berkampanye dan aksi peringatan darurat. Pada saat itu, Jokowi akhirnya membatalkan rencana kampanye untuk pasangan Prabowo-Gibran. Desakan publik juga menggagalkan revisi UU Pilkada di DPR RI.
Namun, tekanan publik gagal pada isu putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 dan kotak kosong di Pilkada Serentak. MK menolak gugatan Anies dan Ganjar, sementara jumlah kotak kosong tetap tinggi.
Demokrasi dalam Bahaya
Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia tengah berada di ujung tanduk. Dominasi pemerintah, keberpihakan politik, dan lemahnya pengawasan publik menjadi ancaman serius.
“Serial ‘drama demokrasi’ ini memperlihatkan pertarungan antara rakyat sebagai protagonis dan pemerintah sebagai antagonis. Sayangnya, rakyat selalu menjadi korban,” pungkas Ridho.
Penelitian ini memberikan gambaran kritis tentang kondisi demokrasi Indonesia yang perlu menjadi perhatian serius semua pihak.
