KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 pada Rabu (20/3/2024) lalu. Hasilnya cukup bisa diduga, sejumlah partai politik (parpol) berbasis massa Islam tak berdaya dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Hanya tiga parpol dari delapan parpol berbasis massa Islam yang bisa mendudukan wakilnya jadi anggota DPR /MPR RI. Itu tidak lain karena tiga parpol tersebut lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Ketiga parpol itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Sisanya, empat parpol basis massa Islam harus gigit jari lantaran tidak bisa masuk ke Senayan, merujuk Gedung DPR/DPD/MPR RI. Mereka adalah PPP (3,87 persen), Gelora (0,84 persen), Partai Ummat (0,42 persen), serta PBB (0,32 persen). Gabungan perolehan suara keempatnya hanya 5,55 persen.
Menurut Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr Phil Ridho Al Hamdi, ada setidaknya 5 alasan kuat mengapa partai-partai basis massa Islam gagal unjuk gigi dalam kontestasi politik di Indonesia.
“Pertama, partai Islam tidak berhasil menyelesaikan dua isu utama dalam politik, yaitu lemahnya ekonomi dan konflik politik. Persoalan ekonomi makro, mikro, pengangguran, lapangan pekerjaan, dan sebagainya,” jelasnya kepada Maklumat.id, Selasa (26/3/2024).
“Lalu konflik politik, itu ada banyak hal, baik konflik di antara sesama elit, maupun konflik horizontal soal politik, itu gagal diselesaikan,” lanjut Ridho.
Kedua, kata akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu, adalah sebab partai-partai berbasis nasionalis-sekuler yang juga cenderung akomodatif terhadap agenda-agenda kaum muslim.
“(Akomodatif) terhadap agenda-agenda NU, terhadap agenda-agenda Muhammadiyah. Sementara elit-elit muslim juga terlibat tidak hanya di partai Islam saja kan, tapi juga di partai-partai nasionalis-sekuler,” jelasnya.
Ketiga, Ridho menyebut, agenda-agenda umat Islam atau kaum muslim bisa diwujudkan melalui banyak cara dan banyak jalur lain selain partai politik.
“Channel atau cantolan untuk bisa mewujudkan agenda islam itu tidak hanya melalui partai Islam saja, tapi juga melalui gerakan-gerakan civil society, seperti ormas-ormas Islam dan juga NGO (Non-Government Organization). Itu menjadi saluran para aktivis muslim dalam memerjuangkan agenda-agenda Islam,” terangnya.
Faktor selanjutnya, alumnus TU University Dortmund, Jerman itu berpendapat, antar parpol Islam senantiasa dihadap-hadapkan pada kompetisi antar sesama partai Islam, berebut di ceruk yang sama dan tidak pernah bisa bersatu.
Hal ini, menurut Ridho, berimbas juga pada kontestasi Pilpres, bahwa partai-partai Islam pada akhirnya tidak pernah bisa memunculkan satu figur yang betul-betul menjadi wajah atau mewakili umat Islam.
“Keempat itu ya karena partai Islam selalu diperburuk dengan citra kompetisi internal antar mereka saat Pemilu, nggak pernah bersatu,” selorohnya.
“Misalnya, seandainya paslon 01 AMIN (Anies-Muhaimin) itu diasosiasikan didukung kaum muslim, faktanya ternyata NU juga ada secara struktural di 02 (Prabowo-Gibran), Muhammadiyah pun juga tersebar. Ada juga kaum muslim yang di 03 (Ganjar-Mahfud). Jadi terpecah-pecah,” sambung mantan aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) itu.
Kelima, menurut Ridho adalah faktor bahwa sebagian elit partai Islam tidak lagi memiliki kredibilitas dan kharisma sebagai figur yang merepresentasikan citra Islam dan partai Islam di muka publik.
“Karena keterlibatan mereka dalam berbagai skandal, misal seperti korupsi ataupun skandal-skandal moral. Misal dulu PPP itu kasusnya Bachtiar Hamzah, terus Surya Dharma Ali, terakhir Romahurmuzy, itu terkena skandal kasus korupsi. Di PKS juga ada Luthfi Hasan Iskhak tahun 2013 itu, sehingga digantikan Anis Matta saat itu di PKS,” ungkapnya.
Masih menurut Ridho, hal itu menyebabkan publik, bahkan umat Islam juga kehilangan kepercayaan terhadap partai-partai Islam. “Lha ternyata korupsi juga, atas nama agama,” kelakarnya.
“Nah, 5 alasan itulah yang kemudian membuat partai-partai Islam nggak mampu perform dengan baik, semuanya juga pragmatis, tidak ada yang mampu menjadi jembatan, yang mampu memerjuangkan aspirasi Islam,” pungkas Ridho.
Kegagalan Partai Islam
Meski Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, faktanya partai-partai Islam tak mampu unggul. Sejumlah partai Islam justru menjadi penghuni dasar klasemen Pemilu 2024, bahkan PPP yang terus mengalami kemerosotan dukungan akhirnya pada pesta demokrasi tahun ini juga harus menelan pil pahit bahwa mereka gagal lolos parlemen.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah tiga parpol yang kerap diasosiasikan sebagai parpol berbasis Islam yang mampu lolos parlemen (perolehan di atas ambang batas 4 persen) pada Pemilu 2024.
Meski begitu, mereka dianggap masih belum mampu tampil maksimal. Ketiga parpol itu hanya menjadi penghuni papan tengah, dengan PKB di urutan keempat, PKS keenam, dan PAN kedelapan. Gabungan suara ketiganya pun hanya sejumlah 26,28 persen.
PKB, PKS dan PAN adalah tiga dari delapan parpol yang berhasil lolos parlemen. Lima parpol lain adalah partai-partai yang cenderung nasionalis-sekuler. Tempat teratas dimenangkan PDIP, disusul Golkar sebagai runner-up dan Gerindra melengkapi tiga besar.
Selain PKB, PKS dan PAN, tercatat ada 4 parpol berbasiskan Islam yang tak mampu lolos parlemen. Mereka adalah PPP (3,87 persen), Gelora (0,84 persen), Partai Ummat (0,42 persen), serta PBB (0,32 persen). Gabungan perolehan suara keempatnya hanya 5,55 persen.
Bahkan perolehan suara gabungan keempat parpol Islam yang gagal mentas ke Senayan (Kantor DPR/MPR) itu masih jauh di bawah perolehan suara Partai Demokrat (7,43 persen), yang merupakan parpol nasionalis-sekuler terendah yang lolos parlemen.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
