MAKLUMAT– Jelang pemberlakuan tarif baru oleh Amerika Serikat pada 9 Juli 2025, para pengusaha mebel dan kerajinan Indonesia mulai bersuara lantang. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendesak pemerintah untuk bergerak cepat memperjuangkan tarif preferensial demi menyelamatkan ekspor ke Negeri Paman Sam.
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menegaskan, tanpa perlakuan tarif yang kompetitif, Indonesia bisa kehilangan momentum dan peluang emas untuk menjadi pusat produksi global. “Kalau tarif kita kalah dibanding Vietnam atau Malaysia, buyer bakal kabur. Dampaknya bukan cuma ke industri, tapi ke jutaan pekerja,” ujar Sobur seperti dilansir laman HIMKI, Selasa (1/7/2025).
Ekspor produk mebel dan kerajinan ke AS saat ini tembus USD 1,33 miliar, atau sekitar 54 persen dari total ekspor sektor tersebut. Industri ini menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Seruan HIMKI ini disampaikan dalam pertemuan intensif bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan jajaran pengurus pusat Kadin. Mereka sepakat perlu ada langkah bersama dan strategis demi mengamankan posisi Indonesia di pasar global, khususnya Amerika.
Menurut Sobur, jika tarif Indonesia bisa lebih rendah dari negara pesaing, potensi ekspor mebel bisa melonjak jadi USD 6 miliar dalam lima tahun ke depan. Bahkan, penciptaan lapangan kerja bisa bertambah hingga 6 juta orang. Tapi jika sebaliknya, ekspor bisa merosot dan pasar global bakal dikuasai negara lain.
“Tarif ini bukan sekadar angka, tapi soal nasib jutaan pekerja dan masa depan industri nasional,” tegasnya.
Manfaatkan Momentum Deregulasi
Sobur juga menyoroti langkah Presiden Prabowo yang sedang giat melakukan deregulasi. Menurutnya, ini momen pas untuk menghapus berbagai aturan yang menyulitkan pelaku usaha, terutama eksportir mebel dan kerajinan.
“Kalau mau bersaing, regulasi kita harus seluwes negara pesaing. Jangan sampai kita terbelit aturan sendiri,” katanya.
Lima Jurus Strategis HIMKI
Sebagai langkah konkret, HIMKI menyodorkan lima strategi utama yang bisa diadopsi pemerintah:
-
Diplomasi Tarif Ekspor: Presiden Prabowo diminta menyampaikan langsung ke AS bahwa Indonesia siap menjalin kerja sama dagang yang adil dan berkelanjutan.
-
Diversifikasi Pasar: HIMKI mendorong percepatan penyelesaian perjanjian dagang seperti IEU–CEPA, serta membuka akses ke pasar BRICS dan Timur Tengah.
-
Reformasi Ekspor: HIMKI menuntut penghapusan SVLK untuk produk hilir, prosedur karantina dipermudah, dan logistik ekspor dipercepat.
-
Insentif Fiskal: HIMKI mendorong pembebasan PPN ekspor, restitusi dipercepat, bunga pinjaman di bawah 6 persen, dan insentif pajak untuk eksportir berkontribusi besar.
-
Perlindungan Pasar Domestik: Importasi harus diperketat untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk mebel luar. Ini sekaligus menjadi penyangga jika ekspor ke AS turun.
Sobur menegaskan bahwa HIMKI siap jadi mitra strategis pemerintah. “Kalau pemerintah dan pelaku usaha kompak, bukan mustahil Indonesia jadi pusat produksi mebel dunia. Ekonomi kita pun bisa tumbuh dua digit,” pungkasnya.
