MAKLUMAT — Demokrasi adalah janji luhur rakyat berdaulat, wakil rakyat bekerja untuk rakyat. Namun di negeri ini, janji itu kerap menjelma ironi. Sepekan terakhir, jalanan ibu kota dan kota-kota besar seperti medan, bandung, surabaya, malang, mataram kembali bergolak. Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan, menuntut agar aspirasi mereka didengar. Mereka datang bukan membawa senjata, melainkan poster, spanduk, dan suara yang tumbuh dari perut keroncongan.
Menurut laporan terbaru, 10.000 buruh hadir secara langsung di depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025, dengan gelombang aksi serentak terjadi di 38 provinsi lainnya peringatan nyata tentang kegeraman jutaan pekerja terhadap status quo politik dan ekonomi negeri.
Gedung DPR, yang seharusnya menyerap kegelisahan rakyat, malah memperlihatkan wajah yang jauh dari representatif. Alih-alih merespons tuntutan buruh dan mahasiswa, anggota parlemen tampak merayakan kenaikan tunjangan mereka. Data resmi memperlihatkan bahwa gaji pokok anggota DPR hanya sekitar Rp4,2 juta per bulan, wakil ketua sekitar Rp4,62 juta, dan ketua DPR sekitar Rp5,04 juta . Angka ini mungkin tampak rendah, bahkan di bawah UMR Jakarta, namun segalanya berubah ketika ditambah bertubi-tubi tunjangan komunikasi, kehormatan, rumah (senilai Rp50 juta/bulan), jabatan, listrik, paket sidang, hingga fasilitas kredit mobil bila di total bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan .
Tarian penuh ceria tawa dan joget canda para legislatif di ruang sidang bagaikan duri di atas luka rakyat simbol kemiskinan empati yang meracuni legitimasi mereka.
Borok yang Kian Terbuka
Momentum demo buruh bersama mahasiswa yang melelahkan itu belum sempat mereda, muncul tragedi yang menyayat hati pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas terlindas kendaraan rantis saat menjalankan tugas. Insiden tersebut memantik protes meluas dan kerusuhan di beberapa kota, menyerukan bahwa keselamatan kelas pekerja tidak jadi prioritas negara .
Data dari BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 2 juta pengemudi ojol sudah terdaftar, namun hanya 250 ribu yang terlindungi jaminan sosial, sementara sekitar 1,75 juta sisanya masih rentan tanpa perlindungan . Ditambah lagi, data lain menyebut jumlah pekerja informal termasuk ojol mencapai lebih dari 86 juta orang . Ini menggarisbawahi bahwa ojol bukan minoritas mereka adalah kekuatan sosial yang besar, berjejaring solid, dan semakin kritis terhadap ketidakadilan .
Pendapatan pun tak seimbang rata-rata ojol hanya mendapat Rp174.805 per hari pasca pandemi (2022–2023), meskipun keringat mereka terus mengucur . Survei lain mencatat penghasilan sekitar Rp3–6 juta per bulan, tergantung platform dan jam kerja tetapi itu pun dicapai dengan durasi kerja yang panjang, dan sangat melelahkan, belum lagi potongan dan biaya operasional tinggi .
Demokrasi yang Membisu.***
