MAKLUMAT – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggeber program tiga juta rumah layak huni. Tiga menteri sekaligus turun langsung ke Surabaya, Kamis (16/10), untuk memastikan komitmen tersebut.
Mereka adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa, ketiga menteri menggeber sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Acara tersebut berlangsung di Hotel Shangri-La dan Dyandra Convention Center Surabaya.
Gubernur Khofifah menyambut baik sinergi kuat lintas kementerian dan pemerintah daerah ini. Ia menilai langkah tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat program perumahan yang lebih terukur, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Saya menyambut baik sosialisasi ini sebagai momentum awal mempercepat penyaluran program secara terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Khofifah saat menghadiri sosialisasi.
Menurut Khofifah, inisiasi Kementerian PKP yang didukung Kemenko Infrastruktur dan Kemendagri ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara. Pemerintah ingin memenuhi hak dasar masyarakat terhadap hunian yang layak.
“Rumah merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara,” tegas Khofifah. Dia menyebut, pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memenuhinya.
Hal itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan diperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Untuk mengatasinya, Khofifah mendorong sinergi lintas sektor. Dia mengajak kementerian, pengembang, perbankan, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah berkolaborasi. Kolaborasi tersebut harus mampu memperluas akses perumahan layak, menjaga kualitas hunian, dan memberikan perlindungan bagi MBR.
“Jatim siap mendukung percepatan Program KUR Perumahan dan FLPP. Kami terus mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, juga telah membuktikan komitmennya. Pemprov telah membangun Sistem Informasi Data RTLH. Sistem ini berfungsi memastikan penyaluran bantuan perumahan berjalan terintegrasi, akurat, dan transparan.
Sistem tersebut memfasilitasi seluruh tahapan. Mulai dari pengajuan calon penerima, verifikasi lapangan, hingga penetapan penerima manfaat. “Hingga kini, sistem tersebut telah merekam 94.515 data, dengan tingkat validasi mencapai 96 persen,” tuturnya.
Dengan basis data yang kokoh, Khofifah berharap penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Sekaligus memperkuat perencanaan program perumahan di Jatim pada masa mendatang.
Khofifah juga menekankan multiplier effect atau dampak ekonomi berganda dari sektor perumahan. Sektor ini turut menggerakkan industri lain seperti konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, dan UMKM.
“Mari kita jadikan sosialisasi hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal bagi percepatan penyaluran program,” ajaknya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, sosialisasi ini merupakan langkah konkret pemerintah. Tujuannya menggerakkan ekosistem pembiayaan perumahan rakyat.
“Program KUR Perumahan dan FLPP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Maruarar. Dia juga mendorong agar Jatim menjadi provinsi terbesar kedua dalam urusan penyerapan rumah subsidi.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif mendukung program tiga juta rumah. Tito menyebut program ini sebagai salah satu agenda prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ini adalah program unggulan. Presiden menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah,” ujarnya.***
