MAKLUMAT – Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI meninjau Lumajang untuk memastikan respons pemerintah terhadap erupsi Gunung Semeru berjalan cepat dan menyentuh kebutuhan warga. Kunjungan ini berlangsung Rabu (26/11/2025) sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.
Aktivitas Semeru terus meningkat sejak awal November. Data BNPB menunjukkan abu vulkanik mencapai 1.200 meter dan aliran lahar menerjang Pronojiwo dan Candipuro. Sebanyak 1.150 warga mengungsi, sementara sejumlah fasilitas umum rusak. Kondisi ini bisa mengakibatkan warga terancam terisolasi.
Anggota Timwas Penanganan Bencana DPR RI, Reni Astuti menyampaikan duka kepada korban sekaligus menegaskan prioritas pemantauan DPR. “Kami memastikan penanganan bencana berjalan komprehensif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas politisi PKS itu di Jakarta, Kamis (27/11).
Reni mengungkapkan Timwas menemukan persoalan serius, yakni akses menuju satu sekolah dasar terputus akibat lahar dingin, membuat ratusan siswa kehilangan layanan belajar. Pemerintah, khususnya Kemendikdasmen, untuk segera turun tangan.
“Akses sekolah tidak boleh dibiarkan putus. Anak-anak harus mendapat solusi cepat agar pendidikan mereka tidak terganggu,” pintanya.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 12 fasilitas pendidikan terdampak, sebagian kini menjadi lokasi pengungsian sehingga proses belajar semakin tersendat.
Dalam dialog dengan BNPB, Timwas menerima usulan pembangunan dua gedung serbaguna permanen sebagai tempat evakuasi saat aktivitas Semeru meningkat. Fasilitas ini diharapkan menggantikan penggunaan sekolah sebagai tempat pengungsian.
“Dengan gedung permanen, warga tidak lagi mengungsi di sekolah sehingga pendidikan tidak lumpuh setiap Semeru erupsi,” kata Reni.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kebencanaan di daerah rawan bencana. Pemerintah pernah membangun hunian tetap, namun perlu pendampingan berkelanjutan agar masyarakat siap menghadapi potensi erupsi berulang.
“Semeru aktif setiap tahun. Edukasi dan relokasi harus berjalan paralel,” tandas anggota DPRD Surabaya tiga periode ini.
Timwas memastikan hasil temuan lapangan akan dibawa ke pemerintah pusat untuk evaluasi, terutama terkait efektivitas penanganan darurat, pemulihan infrastruktur pendidikan, pembangunan fasilitas pengungsian, dan penguatan mitigasi jangka panjang.
“Negara harus hadir sepenuhnya untuk warga Lumajang. DPR akan terus mengawasi,” kata Reni.
