MAKLUMAT — Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman bagi terdakwa kasus kotupsi tata niaga timah, Harvey Moeis. Suami aktris cantik Sandra Dewi itu semula hanya dihukum 6,5 tahun penjara, kini hakim menjatuhkan hukuman menjadi 20 tahun penjara.
Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta, Teguh Harianto, menyatakan bahwa putusan ini diambil setelah menerima upaya banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dan penasihat hukum Harvey Moeis.
“Dengan demikian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat,” kata Teguh dalam sidang pembacaan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melansir Antara, Kamis (13/2/2025).
Selain hukuman penjara, Harvey juga tetap dikenai denda sebesar Rp 1 miliar. Namun, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan tambahan masa pidana yang diperberat, dari 6 bulan menjadi 8 bulan kurungan.
Tak hanya itu, majelis hakim juga menaikkan pidana tambahan berupa uang pengganti menjadi Rp420 miliar, dari sebelumnya Rp210 miliar, dengan ancaman hukuman tambahan 10 tahun penjara apabila tidak dibayarkan.
Hakim menilai perbuatan Harvey Moeis tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta telah menyakiti hati rakyat.
“Perbuatan terdakwa juga sangat menyakiti hati rakyat karena di saat ekonomi susah, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Hakim Teguh Harianto.
Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun
Sebagai informasi, dalam kasus ini, Harvey Moeis dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp300 triliun.
Angka kerugian yang fantastis itu mencakup kerja sama sewa peralatan pengolahan dengan smelter swasta senilai sekitar Rp 2,28 triliun, pembayaran bijih timah kepada mitra tambang PT Timah Tbk senilai Rp 26,65 triliun, serta kerugian akibat kerusakan lingkungan senilai Rp 271,07 triliun.
Tak hanya itu, Harvey Moeis juga terbukti menerima aliran dana sebesar Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim. Dana ini kemudian digunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Atas perbuatannya, Harvey dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ke-1 KUHP.
