MAKLUMAT – Komisi II DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran bagi delapan kementerian dan lembaga negara, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja (Raker) bersama mitra kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan APBN 2025.
“Komisi II DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN tahun 2025 kementerian/lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025,” ujar Rifqinizamy.
Dalam rapat tersebut, delapan kementerian/lembaga memaparkan rincian efisiensi anggaran yang mereka lakukan.
Rincian Efisiensi Anggaran 8 Kementerian/Lembaga
Di Kementerian PAN-RB, pagu awal sebesar 392,98 miliar susut menjadi Rp 208,08 miliar, atau melakukan efisiensi sebesar Rp 184,9 miliar.
Kemudian, Kementerian ATR/BPN melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,01 triliun. Dari yang semula sebesar Rp 6,45 triliun menjadi Rp 4,44 triliun.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga melakukan efisiensi. Dari pagi awal sebesar Rp 3,06 triliun menjadi Rp 2,21 triliun, atau mengalami pemangkasan sebesar Rp 843,2 miliar.
Hal yang sama juga berlaku terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di mana mereka melakukan efisiensi sebesar Rp 955 miliar. Dari yang semula Rp 2,41 triliun menjadi Rp 1,46 triliun.
Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga melakukan efisiensi, yakni sebesar Rp 195,1 miliar, dari pagu awalnya Rp 798,34 miliar menjadi Rp 603,24 miliar.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang semula memiliki pagu anggaran sebesar Rp 328,48 miliar juga melakukan efisiensi, yakni sebesar Rp 91,4 miliar. Sehingga hanya memiliki pagu anggaran Rp 237,08 miliar.
Selain itu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga melakukan efisiensi sebesar Rp 93,1 miliar dari pagu awal sebesar Rp 293,79 miliar, menjadi Rp 200,69 miliar setelah dipangkas.
Demikian halnya dengan Ombudsman RI. Mereka melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 91,6 miliar. Dari pagu awal yang mencapai Rp 255,59 miliar menjadi Rp 163,99 miliar setelah dilakukan efisiensi.
Dengan demikian, total efisiensi pagu anggaran dari delapan kementerian/lembaga negara yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI dan telah disetujui tersebut mencapai Rp 4,46 triliun.
Sekadar informasi, kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengalokasikan keuangan negara agar lebih efektif, terutama untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2025.
