MAKLUMAT — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, melakukan seremonial groundbreaking Gedung Megatorium Margono Djojohadikusumo Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Senin (29/12/2025). Gedung ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan akademik sekaligus pusat kajian pemikiran ekonomi Indonesia berbasis konstitusi.
Rektor UMP Jebul Suroso menyampaikan, pembangunan Megatorium Margono Djojohadikusumo menjadi pelengkap strategis sarana dan prasarana mahasiswa UMP. Lebih dari sekadar bangunan fisik, gedung ini diharapkan menjadi ruang hidup untuk mengenang sejarah, gagasan, dan pemikiran R.M. Margono Djojohadikusumo, tokoh nasional asal Banyumas.
“Gedung ini kami dedikasikan untuk mengenang Margono Djojohadikusumo, Bupati Banyumas dan Direktur Utama pertama Bank Negara Indonesia (BNI). Semoga menjadi ruang pembelajaran lintas generasi,” kata Jebul seperti dilansir laman Muhammadiyah.
Tokoh Bangsa dari Banyumas
R.M. Margono Djojohadikusumo lahir di Purwokerto, 16 Mei 1894, dan wafat di Jakarta pada 25 Juli 1978. Ia tercatat sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) serta Ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pasca kemerdekaan.
Sebagai Ketua DPAS, Margono berperan penting mendorong lahirnya bank sirkulasi nasional. Mandat pembentukan bank tersebut diberikan langsung oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Puncaknya, pada 15 Juli 1946, terbit Perpu Nomor 2 Tahun 1946 yang menetapkan pendirian BNI dan menunjuk Margono sebagai Direktur Utama.
Dalam perjalanan kariernya, Margono juga mencatat sejarah ketatanegaraan. Ia menjadi penggagas hak angket pertama DPR pada era 1950-an, terkait pengelolaan devisa negara.
Margono berasal dari garis keluarga pejuang. Ia merupakan cicit Panglima Banyakwide, pengikut setia Pangeran Diponegoro. Dua putranya gugur dalam Peristiwa Pertempuran Lengkong. Nama mereka diabadikan dalam cucunya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat ini.
Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan
Haedar Nashir menegaskan, penamaan gedung ini bukan sekadar simbol sejarah. Ke depan, Megatorium Margono Djojohadikusumo diharapkan menjadi pusat kajian ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat.
“Margono Djojohadikusumo bukan hanya Bupati Banyumas dan Dirut BNI pertama, tetapi juga kakek Presiden Prabowo Subianto. Ada kesinambungan pemikiran ekonomi dari kakek, ayah, hingga anak,” ujar Haedar.
Ia menyebut Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, putra Margono sekaligus ayah Presiden Prabowo, sebagai Begawan Ekonomi Indonesia. Gagasan ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi yang kini digaungkan pemerintah dinilai memiliki akar kuat dari pemikiran keluarga tersebut.
“Kita berharap ekonomi Indonesia dibangun dengan kehadiran negara, bukan sepenuhnya diserahkan ke pasar. Ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi adalah kunci kedaulatan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Pasal 33 UUD 1945 Jadi Landasan
Haedar kembali menekankan pentingnya Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi sistem ekonomi nasional. Pasal tersebut menegaskan perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Jangan sampai keadilan sosial hanya menjadi sila yang yatim. Negara harus hadir mengendalikan arah ekonomi,” ujarnya.
Kerja Sama Muhammadiyah–BNI
Pembangunan Megatorium Margono Djojohadikusumo merupakan hasil kerja sama Muhammadiyah dengan BNI. Selain gedung ini, kolaborasi juga dilakukan dalam pembangunan TK ABA Semesta di Yogyakarta sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
“Ada orientasi besar membangun SDM sebagai kekuatan strategis bangsa. Inilah fondasi Indonesia maju yang cerah dan menggembirakan,” pungkas Haedar.***
