MAKLUMAT  – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan digantikan dengan Tes Kompetensi Akademik (TKA) pada tahun ini. Menurut Plt. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Toni Toharudin, TKA tersebut tidak akan dijadikan sebagai standar kelulusan siswa.

Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Achmad Hidayatullah, Ph.D, menegaskan bahwa guru tidak perlu khawatir dengan kebijakan baru ini. “Artinya dengan kebijakan ini, banyak faktor lain yang bisa dijadikan guru sebagai alat untuk menentukan kelulusan,” ujar Achmad Hidayatullah melansir laman UM Surabaya, Jumat (28/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa sistem ujian yang tidak menentukan kelulusan tersebut lebih mendekati paradigma asesmen berbasis teori kognitif-konstuktivisme. “Siswa tidak lagi divonis lulus atau tidak, melainkan didorong untuk membangun sistem mental belajar yang baik. Nilai tinggi dan rendah lebih merupakan hasil dari proses belajar, bukan vonis kelulusan,” imbuhnya.

Pakar tersebut menambahkan bahwa TKA dapat menjadi tiket untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui jalur prestasi. “Saya melihat ada upaya dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengurangi tekanan mental siswa seperti yang terjadi pada UN, sambil tetap mempertahankan standar pencapaian pembelajaran,” katanya.

Dalam kerangka teori social cognitive, Achmad Hidayatullah menyatakan bahwa upaya mengatasi tantangan pendidikan sangat dipengaruhi oleh self-effikasi. Menurutnya, siswa dengan self-effikasi tinggi cenderung mengikuti TKA meskipun ujian tersebut bukan syarat kelulusan, karena mereka melihat TKA sebagai pertimbangan untuk jalur prestasi ke jenjang yang lebih tinggi.

Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini secara tidak langsung mendorong sekolah untuk lebih fokus membangun habitus akademik yang baik melalui pembelajaran mendalam (deep learning) dan penguatan karakter serta pemahaman siswa. “Kalaupun nilai siswa tidak sesuai harapan, mereka tetap lulus sekolah dan memiliki jalur lain untuk melanjutkan pendidikan sesuai preferensi masing-masing,” imbuhnya.

Achmad Hidayatullah menekankan pentingnya komunikasi yang baik dari pemerintah terkait kebijakan ini agar tidak terjadi kecurangan dalam implementasinya. “Jangan sampai konsep bagus ini kemudian dalam implementasinya terjadi banyak kecurangan,” pungkasnya.***