MAKLUMAT – United Nations Children’s Fund (Unicef) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Kali ini, Unicef bersama Pemerintah Aceh memfokuskan pembahasan pada isu perlindungan anak.
Pembahasan khusus ini menjadi bagian akhir dari proses penyusunan draft RPJMA 2025–2029 sebelum dokumen tersebut dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Universitas Muhammadiyah Aceh menjadi tuan rumah dalam workshop, di Aula Cut Meutia Bapelkes Aceh, Selasa (1/7/2025).
Workshop tersebut secara spesifik membahas penyelarasan dan penyesuaian indikator serta program. Fokus utamanya adalah memperkuat agenda perlindungan anak dalam dokumen pembangunan lima tahunan Aceh.
Dr. Hasnani Rangkuti, pengampu sektor Kebijakan Sosial Unicef Aceh, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari workshop sebelumnya yang masih bersifat umum. “Kali ini, kami mengupas lebih dalam isu-isu perlindungan anak yang harus tercermin dalam Ranwal RPJMA 2025–2029,” ujar Hasnani.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan, dan Sumber Daya Manusia, Setiawaty, SKM, MPH, menekankan pentingnya workshop ini sebagai langkah finalisasi.
Pentingnya Keterlibatan Stakeholder
“Hari ini adalah momen penting, karena draft sektor perlindungan anak harus segera difinalisasi. Siang ini juga, DPRA mengundang Bappeda Aceh untuk memaparkan Ranwal RPJMA 2025–2029,” ujarnya saat membuka acara. Ia juga mengingatkan perlunya kesepakatan bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh sesuai arahan Inmendagri.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Dalduk KB Aceh, Meutia Juliana, mengapresiasi perhatian khusus Bappeda dalam penyusunan RPJMA untuk sektor perlindungan anak.
“Kami sangat berterima kasih karena telah mengadakan kegiatan yang memberi ruang khusus untuk Dinas PPPA Dalduk KB Aceh. Saya berharap pembahasan hari ini juga mencakup isu perempuan, pengendalian penduduk, dan KB yang menjadi tugas kami,” ujar Meutia.
Workshop ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini berkontribusi dalam isu perlindungan anak. Sebut saja dari Tim RPJMA, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, pekerja sosial, penyuluh sosial dan Unicef. Hadir pula lembaga masyarakat, Forum Anak, hingga akademisi dari UIN Ar-Raniry dan Universitas Muhammadiyah Aceh.
Melalui forum ini, Pemerintah Aceh bersama Unicef berharap sektor perlindungan anak mendapat porsi signifikan. Setidaknya dalam arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kebijakan perlindungan anak menjadi prioritas yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
