MAKLUMAT — Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 akan menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Agenda ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024. Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru dalam dinamika pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Selepas pelantikan, tantangan pertama yang akan dihadapi oleh pasangan Prabowo-Gibran adalah penyusunan kabinet yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan sekaligus memperkuat pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia Maju. Dalam konteks ini, melibatkan tokoh dan kader Muhammadiyah, bukan hanya menjadi langkah penting, tetapi juga sangat strategis.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan moderat di Indonesia, memiliki pengaruh yang luas dan mendalam di kalangan masyarakat. Organisasi ini dikenal bukan hanya karena besarnya jumlah anggota, tetapi juga karena kekuatan sosial dan politik yang dimilikinya.

Oleh karena itu, keterlibatan tokoh dan kader Muhammadiyah dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai mampu memperkuat posisi politik pemerintahan. Juga untuk memperluas dukungan, serta memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas politik dan menyusun kebijakan publik yang berkeadilan.

Dukungan Sosial-Politik dari Muhammadiyah

Muhammadiyah tak hanya besar dalam segi jumlah anggota, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politik yang berpengaruh. Dukungan Muhammadiyah tidak hanya memberikan legitimasi moral, tetapi juga memperkuat pijakan politik pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan jaringan anggotanya yang luas dan tersebar di seluruh pelosok negeri, Muhammadiyah mampu memperluas basis dukungan bagi pemerintahan yang baru. Dalam konteks ini, keterlibatan Muhammadiyah adalah kunci penting untuk menjaga kohesi nasional dan memastikan stabilitas politik yang berkelanjutan.

Muhammadiyah, dengan pengaruhnya yang besar di bidang agama, sosial, dan pendidikan, dapat menjadi tulang punggung bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan mereka tak hanya soal massa, tetapi juga dalam hal membangun pemerintahan yang kuat, inklusif, dan berwawasan kebangsaan.

Kapasitas Intelektual dari Muhammadiyah

Tokoh-tokoh Muhammadiyah memiliki kapasitas intelektual yang tak diragukan lagi untuk membantu pemerintahan, terutama untuk merumuskan kebijakan yang adil dan berdaulat. Dengan pengalaman panjang dalam pengelolaan negara, terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, tokoh-tokoh ini mampu menjadi otak di balik kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.

Muhammadiyah memiliki infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang luas, mulai dari sekolah hingga universitas, serta rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini bisa menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memastikan kebijakan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berkeadilan. Kehadiran Muhammadiyah akan mempercepat implementasi kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Menjaga Stabilitas Politik

Peran Muhammadiyah dalam menjaga stabilitas politik juga sangat krusial. Beberapa tokoh Muhammadiyah yang terjun ke dunia politik, seperti Hajriyanto Y. Thohari dari Golkar, Raja Juli Antoni dari PSI, Ahmad Rofiq dari Perindo, hingga Saleh Partaonan Daulay dari PAN, memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran tetap inklusif dan mampu merangkul semua kelompok masyarakat.

Kader-kader Muhammadiyah ini dapat berperan sebagai jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat, menjadikan pemerintahan lebih transparan dan inklusif. Mereka memiliki kemampuan untuk menengahi berbagai kepentingan politik dan sosial, sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran diterima oleh seluruh elemen bangsa.

Tokoh-Tokoh Kunci Muhammadiyah

Beberapa tokoh Muhammadiyah dapat memainkan peran kunci dalam pemerintahan mendatang. Prof. KH Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dengan wawasan kebangsaan dan keislaman yang mendalam, bisa menjadi penasehat moral dan strategis bagi pemerintahan. Perannya sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip moderasi dan keadilan.

Prof. KH Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, yang memiliki pengalaman dalam pendidikan dan kebijakan sosial, juga bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan kelompok moderat. Sementara itu, Prof. Muhadjir Effendy, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), memiliki kapasitas untuk memimpin kebijakan yang fokus pada pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Selain itu, Prof. Fauzan, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang terlibat dalam TKN Prabowo-Gibran, juga memiliki potensi untuk memperkuat sistem pendidikan nasional, salah satu sektor kunci yang menjadi prioritas pemerintahan mendatang.

Energi Segar dari Generasi Muda Muhammadiyah

Tidak hanya tokoh senior, kader-kader muda Muhammadiyah juga harus dilibatkan. Anak-anak muda berbakat seperti Jamalul Izza, mantan Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Sukron, pengusaha muda yang pernah menjabat sebagai komisaris Aerofood, hingga Abdul Musawwir Yahya dan Ali Muthohirin, mantan Ketua Umum DPP IMM ini bisa memberikan perspektif baru dalam kepemimpinan nasional.

Generasi muda Muhammadiyah ini membawa energi segar dan ide-ide inovatif yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan melibatkan mereka, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membangun pemerintahan yang lebih dinamis, inovatif, dan responsif terhadap perubahan.

Melibatkan kader Muhammadiyah, baik dari kalangan senior maupun generasi muda, adalah langkah strategis yang harus diambil oleh Prabowo-Gibran. Muhammadiyah, dengan kekuatan intelektual, moral, dan sosial yang dimilikinya, dapat membantu pemerintahan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan nasional berkelanjutan.

Kehadiran Muhammadiyah dalam pemerintahan akan memperkuat posisi politik Prabowo-Gibran, menjaga stabilitas, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan serta Islam moderat. Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah dan Muhammadiyah akan membawa Indonesia menuju kemajuan yang inklusif dan berkeadilan.