MAKLUMAT — Amerika Serikat kembali memicu ketegangan geopolitik global. Setelah operasi penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro di Caracas, Washington kini mengalihkan perhatian ke Greenland. Gedung Putih secara terbuka menyatakan bahwa opsi militer selalu tersedia dalam upaya Presiden Donald Trump untuk menguasai wilayah Arktik tersebut.
Dalam pernyataan pada Selasa (6/1/2026), Gedung Putih menyebut Trump memandang akuisisi Greenland—wilayah otonom Denmark—sebagai prioritas keamanan nasional. Langkah itu disebut perlu untuk “mencegah musuh-musuh kami di kawasan Arktik”. “Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi opsi yang berada dalam kewenangan panglima tertinggi,” demikian pernyataan Gedung Putih seperti dilansir Al Jazeera, Rabu (7/1/2026).
Pernyataan tersebut langsung memicu penolakan luas dari Eropa dan Kanada. Upaya AS untuk merebut Greenland dari Denmark—sekutu lama sekaligus anggota NATO—dinilai berpotensi mengguncang aliansi Atlantik Utara dan memperdalam jurang antara Washington dan Eropa.
Namun, penolakan itu tidak menyurutkan langkah Trump. Minatnya terhadap Greenland, yang pertama kali mencuat pada 2019 saat masa jabatan pertamanya, kembali menguat setelah operasi AS menculik Maduro. Didorong oleh keberhasilan operasi tersebut, Trump menyatakan bahwa “dominasi Amerika di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi”.
Seiring itu, tekanan AS terhadap Kolombia dan Kuba meningkat. Trump juga kembali menegaskan bahwa penguasaan Greenland krusial bagi keamanan nasional AS. Ia mengklaim pulau tersebut “dipenuhi kapal-kapal Rusia dan Tiongkok” serta menuding Denmark tidak memiliki kapasitas untuk melindunginya.
Greenland merupakan pulau terbesar di dunia dengan populasi sekitar 57 ribu jiwa. Pemerintah setempat berulang kali menegaskan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. Meski demikian, posisi geografis Greenland—di antara Amerika Utara dan Eropa—menjadikannya titik strategis sistem pertahanan rudal balistik AS. Kekayaan mineralnya juga sejalan dengan ambisi Washington mengurangi ketergantungan pada ekspor Tiongkok.
Eropa Pasang Badan
Pernyataan Gedung Putih itu memicu reaksi keras dari Eropa. Para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan Greenland “milik rakyatnya”.
“Adalah kewenangan Denmark dan Greenland—dan hanya mereka—untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland,” tegas mereka.
Kanada turut menyatakan dukungan. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan Gubernur Jenderal Mary Simon—yang berasal dari suku Inuit—serta Menteri Luar Negeri Anita Anand akan mengunjungi Greenland awal bulan depan.
Sikap serupa disampaikan para menteri luar negeri negara-negara Nordik, yakni Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Mereka menegaskan hak Greenland untuk menentukan masa depannya sendiri, sekaligus menyatakan telah meningkatkan investasi di bidang keamanan Arktik dan siap memperluas kerja sama dengan AS serta sekutu NATO lainnya.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memperingatkan bahwa ancaman terhadap sesama anggota NATO berisiko merusak kredibilitas aliansi. “Tidak ada anggota yang boleh menyerang atau mengancam anggota lain dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Jika tidak, NATO akan kehilangan maknanya,” ujarnya.
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyambut dukungan para pemimpin Eropa dan kembali menyerukan dialog yang saling menghormati dengan Amerika Serikat.
Sementara itu, Denmark membantah klaim Trump terkait lemahnya pengamanan Greenland. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menegaskan tidak ada dominasi Tiongkok di wilayah tersebut.
“Kami tidak sependapat dengan gambaran bahwa Greenland dipenuhi investasi Tiongkok… ataupun bahwa ada kapal perang Tiongkok yang hilir mudik di sepanjang Greenland,” katanya. Rasmussen menambahkan AS tetap dipersilakan berinvestasi di Greenland.
Pemerintah Greenland menyatakan telah meminta pertemuan darurat dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, bersama Rasmussen, untuk membahas situasi yang berkembang.
Di sisi lain, Gubernur Louisiana Jeff Landry—yang ditunjuk Trump sebagai utusan khusus AS untuk Greenland—menyatakan tidak tertarik berdialog dengan Denmark atau diplomat Eropa. Ia mengaku ingin berbicara langsung dengan warga Greenland.
“Saya ingin berbicara dengan orang-orang yang menginginkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup di Greenland,” kata Landry dalam wawancara radio Fox News.
Laporan The Wall Street Journal menyebut Rubio mengatakan kepada anggota Kongres AS bahwa ancaman tersebut tidak menandakan invasi dalam waktu dekat. Tujuan utama Washington, menurut Rubio, adalah membeli Greenland dari Denmark.
Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller juga menepis kekhawatiran terkait kedaulatan Denmark. “Anda bisa berbicara sepanjang yang Anda mau tentang etika internasional dan hal-hal semacam itu,” ujarnya kepada CNN. “Namun kita hidup di dunia nyata, yang diatur oleh kekuatan, oleh paksaan, oleh daya.”
Penolakan juga datang dari internal Amerika Serikat. Senator Demokrat Jeanne Shaheen dan Senator Republik Thom Tillis menegaskan AS harus menghormati hukum internasional.
“Ketika Denmark dan Greenland dengan jelas menyatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual, Amerika Serikat harus menghormati kewajiban perjanjiannya dan menghormati kedaulatan serta integritas teritorial Kerajaan Denmark,” kata keduanya.***
