Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, menegaskan komitmennya menjaga penyelenggaraan haji bebas dari korupsi.
Usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin, ia memastikan kolaborasi Kemenhaj dan Kejagung akan memperkuat pengawasan anggaran haji senilai hingga Rp20 triliun.
Presiden Prabowo juga menekankan agar tata kelola haji harus transparan, profesional, dan amanah.
