MAKLUMAT – Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni menyatakan perlindungan perempuan dan anak memerlukan kedaulatan anggaran. Hal ini disampaikan saat menghadiri deklarasi Komitmen Bersama dalam Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Gedung Dakwah Aisyiyah Tuban, Ahad (11/1/2026).
Langkah strategis ini memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan, legislatif, dan kepolisian dalam menciptakan ruang aman bagi kelompok rentan di Kabupaten Tuban
Saat menjadi keynote speaker, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya dukungan kebijakan yang konkret dalam melindungi perempuan dan anak.
“Perlindungan perempuan dan anak memerlukan kedaulatan anggaran. Kami di legislatif mendorong kebijakan yang fokus pada pemulihan trauma korban dan penguatan program preventif hingga tingkat akar rumput,” tegas Sri Wahyuni.
“Kita harus memastikan bahwa perlindungan ini hadir di setiap desa dan kecamatan melalui sinergi dengan organisasi seperti Aisyiyah,” tegas Koordinator Divisi Pengembangan Politik Perempuan LHKP PW Muhammadiyah Jawa Timur ini.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Tuban, Umi Rosidah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur pendampingan yang lengkap.
“Kami telah memiliki Biksa (Biro Konsultasi Aisyiyah), Bakesos (Balai Kesejahteraan Sosial), dan Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Ini adalah layanan terpadu untuk merespons cepat setiap kasus yang masuk,” ujar Rosidah.
Sementara itu, Wakil Ketua PWA Jatim, Budiyati, M.Pd, dalam paparan materinya menekankan pentingnya teknik Psychological First Aid (PFA) dan analisis GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).
“Pendampingan kita harus berbasis Teologi Al-Ma’un dan ramah terhadap penyintas disabilitas maupun kelompok marginal,” tambahnya.
Kegiatan ini turut didukung penuh oleh Polres Tuban yang diwakili oleh Iptu Abdul Latif yang menegaskan kesiapan kepolisian dalam bersinergi melakukan penegakan hukum yang responsif dan kolaboratif.
Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tuban dapat dilakukan secara lebih sistematis, cepat, dan berpihak pada korban.
